Kejagung Cek 23 Kavling di Bali Terkait Kasus Tabungan Wajib Perumahan TNI

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 18:41 WIB
Stok Ilustrasi Kejagung
Kejagung (Dhani Irawan/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengusutan terkait kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2013-2020. Kejagung mengecek 23 kavling di Kabupaten Gianyar.

"Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang terdiri dari Jaksa, Penyidik Puspomad dan Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terkait dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 s/d 2020," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022).

Adapun kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik di antaranya memeriksa saksi berinisial K selaku saudara kandung tersangka NPP (pihak swasta) di kantor Kejaksaan Negeri Gianyar. Selain itu, tim penyidik mengecek lokasi tanah dan bangunan sebanyak 23 kavling di Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

"Verifikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar terkait dengan 23 sertifikat tanah yang akan dilakukan penyitaan," imbuhnya.

Selain itu, penyidik melakukan pengecekan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2034 dengan luas tanah 723 M2 milik tersangka NPP di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Brigadir Jenderal TNI berinisial YAK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2013-2020. Brigjen TNI YAK ternyata menggunakan uang korupsinya untuk kepentingan pribadi dan membuat bisnis dengan pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas, yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Kejagung), Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Kejagung menyebut Brigjen TNI berinisial YAK itu mengeluarkan uang sejumlah Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar) dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya. Kemudian Brigjen YAK mengirimkan uang tersebut ke rekening tersangka lainnya berinisial NPP yang merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI.

"Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12/2021).

Sementara itu, tersangka NPP berperan menerima uang dari Brigjen TNI YAK. Kemudian oleh tersangka NPP, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya.

"Tersangka NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT Griya Sari Harta (PT GSH)," ujar Leonard.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan penempatan atau pengelolaan dana TWP AD tidak sesuai ketentuan dan investasi. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

Leonard mengatakan dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) itu kemudian disalahgunakan oleh tersangka sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Padahal diketahui uang TMP itu bersumber dari gaji prajurit yang dilakukan sistem autodebet dari gaji prajurit sehingga negara harus mengembalikan uang tersebut kepada prajurit.

"Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit," papar Leonard.

Perbuatan kedua tersangka, Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar) berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Kini para tersangka telah ditahan di tempat berbeda. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini, sedangkan NPP ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Tersangka NPP ditahan usai diperiksa sebagai saksi hari ini dan kasusnya ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Para tersangka disangkakan melanggar dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(yld/dhn)