Ini Peran Brigjen TNI YAK di Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 22:42 WIB
Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan
Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan Kejagung (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Brigadir Jenderal TNI berinisial YAK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2013-2020. Brigjen TNI YAK ternyata menggunakan uang korupsinya untuk kepentingan pribadi dan membuat bisnis dengan pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas, yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Kejagung), Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Kejagung menyebut Brigjen TNI berinisial YAK itu mengeluarkan uang sejumlah Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar) dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya. Kemudian Brigjen YAK mengirimkan uang tersebut ke rekening tersangka lainnya berinisial NPP yang merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI.

"Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12/2021).

Sementara itu, tersangka NPP berperan menerima uang dari Brigjen TNI YAK. Kemudian oleh tersangka NPP, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya.

"Tersangka NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT Griya Sari Harta (PT GSH)," ujar Leonard.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan penempatan atau pengelolaan dana TWP AD tidak sesuai ketentuan dan investasi. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

Leonard mengatakan dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) itu kemudian disalahgunakan oleh tersangka sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Padahal diketahui, uang TMP itu bersumber dari gaji prajurit yang dilakukan sistem autodebet dari gaji prajurit sehingga negara harus mengembalikan uang tersebut kepada prajurit.

"Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit," papar Leonard.

Perbuatan kedua tersangka, Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar) berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahanDirektur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan (Foto: dok. Kejagung)

Kini para tersangka telah ditahan di tempat berbeda. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini, sedangkan NPP ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Tersangka NPP ditahan usai diperiksa sebagai saksi hari ini dan kasusnya ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Para tersangka disangkakan melanggar dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(yld/dhn)