Aksi Perdana Jaksa Agung Muda Militer Jerat Prajurit TNI di Kasus Korupsi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 06:51 WIB
Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan
Foto: dok. Kejagung
Jakarta -

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil), Laksda TNI Anwar Saadi menunjukkan aksi perdananya usai dilantik beberapa bulan lalu. Dia mengusut kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020.

Dalam kasus tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan anggota TNI AD.

"Telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12/2021).

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh tim penyidik koneksitas, yang terdiri atas jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 menjadi tersangka dari pihak TNI. Sementara, tersangka lainnya adalah pihak swasta, Direktur Utama PT Griya Sari Harta berinisial NPP.

Kejagung awalnya menetapkan tersangka Brigjen TNI YAK pada Juli. Kemudian, NPP selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/12/2021).

Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahanDirektur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan Foto: dok. Kejagung

Para tersangka sudah ditahan. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini. Sedangkan, NPP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus bermula dari adanya dugaan penetapan atau pengelolaan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis. NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

"Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit," papar Leonard.

Di kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 127.736.000.000 (127,7 miliar), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Simak juga video 'Jokowi Ungkap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jauh di Bawah Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]