Imigrasi Soetta Cegah Seratusan PMI Ilegal, Mayoritas Tujuan Malaysia

Khairul Ma'arif - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 18:32 WIB
Kabid Inteldakim Imigrasi Bandara Soetta, Andika Pandu
Kabid Inteldakim Imigrasi Bandara Soetta, Andika Pandu (Khairul/detikcom)
Jakarta -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mencegah seratusan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri. Jumlah ini hanya terhitung mulai dari awal tahun hingga hari ini.

Kabid Inteldakim Imigrasi Bandara Soetta, Andika Pandu, mengungkapkan paling banyak yang dicegah PMI yang bertujuan ke Malaysia. Sedangkan sisanya PMI ke sejumlah negara lain.

"Dari 1 Januari 2022 sampai 19 Januari kami sudah mencegah 60 PMI yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal. Kemudian untuk ke negara lainnya ada sejumlah 110 PMI yang kami cegah," kata Andika saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soetta, Kamis (20/1/2022).

Andika mengatakan upaya pencegahan PMI ilegal ini bersama Polresta Bandara Soetta. Pandu membeberkan modus para PMI ilegal bermacam-macam.

"Ini kami lakukan komunikasi dengan penyidik Polresta Bandara Soetta untuk mengembangkan beberapa kasus yang kami duga patut untuk dinaikkan ke proses penindakan hukum. Modusnya macam-macam misalnya diawali magang biasanya ke negara Jepang atau Korea itu mereka pelajar yang magang tidak pulang dan dapat pekerjaan di situ lanjut dia," bebernya.

Pandu mengaku cukup kesulitan untuk mengidentifikasi para PMI ilegal ini. Sebab, kata Pandu, petugas hanya melihat PMI ilegal ini dari penampilan fisik.

"Yang kita amati hanya sebatas penampilan fisiknya saja serta gerak-gerik gelagatnya. Makanya kita di-backup dari BP2MI karena hanya dari sana yang memiliki indikator PMI itu ilegal atau bukan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang Joko Purwanto mengungkapkan beberapa penyebab PMI ilegal ini dicegah ke luar negeri. Menurutnya, ada beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh PMI ilegal ini.

Joko menjelaskan, setiap PMI harus memenuhi persyaratan dokumen seperti yang dipersyaratkan UU Nomor 18 Tahun 2017. Menurut Joko, kebanyakan dari PMI ilegal ini hanya dibekali oleh paspor dan visa kerja.

"Mereka tidak dibekali dokumen yang lainnya misalnya kalau untuk kerja kan mereka harus punya perjanjian kerja. Mereka akan kerja di mana sih berapa gaji, gajinya berapa lama, serta dinyatakan sehat oleh sarana kesehatan klinik yang ditentukan untuk mereka sehat untuk bekerja," ucapnya.

Joko menuturkan, jika PMI ini berangkat secara resmi, pelacakan akan lebih mudah dilakukan. Hal itu juga, sambung Joko, bakal lebih membantu saat PMI tersebut menghadapi kasus di suatu negara.

"Yang pasti kalau berangkat secara resmi mudah melacaknya apabila terjadi sesuatu. Banyak sekali kejadian bahwa mereka berangkatnya ilegal tanpa dokumen resmi atau dipalsukan kami kesulitan mencarinya," imbuh Joko.

(knv/knv)