Dari Dino Patti Djalal, KPK Cari Tahu Awal Mula Anies Kenal Formula E

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 12:54 WIB
Desain sirkuit Formula E
Desain sirkuit Formula E (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

KPK mulai merunut awal mula Formula E, yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penelusuran itu dilakukan KPK dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi balapan mobil listrik yang bakal digelar di Ancol, Jakarta Utara, itu.

Urusan Formula E ini awalnya dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK. Tahapan pengusutan ini baru sampai penyelidikan, yang artinya KPK masih mencari tahu ada-tidaknya peristiwa pidana yang menjadi dugaan.

Salah satu hal yang pernah mencuat adalah soal biaya komitmen Formula E yang disetor Pemprov DKI. Pasalnya, total commitment fee yang ditanggung APBD DKI berbeda jauh dengan commitment fee di kota-kota belahan dunia lain yang juga menyelenggarakan Formula E.

Perbedaan commitment fee awalnya dipertanyakan oleh Fraksi Partai PSI DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi E dari F-PSI Anggara Wicitra mengungkap total commitment fee yang ditanggung APBD DKI sebesar 122,102 juta pound sterling atau setara dengan Rp 2,3 triliun.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, PSI menyebut biaya Nomination Fees for the City of Montreal sebesar C$ 151 ribu atau setara dengan Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$ 1,5 juta atau setara Rp 17 miliar dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar. Bahkan, menurut Anggara, penyelenggaraan Formula E di Kota New York, Amerika Serikat, tidak dikenai commitment fee.

"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," ujar Anggara.

Di sisi lain, KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam gelaran Formula E Jakarta sempat menyinggung soal biaya komitmen. Apa kata KPK?

Pada Kamis, 25 November 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara mengenai dugaan biaya komitmen Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan kota-kota di negara lain selaku penyelenggara Formula E. Menurut Alexander, perihal itu menjadi salah satu bahan yang diselidiki KPK.

"Jakarta mungkin kita kan mau meng-upgrade supaya Jakarta dikenal dunia internasional, kan seperti itu, barangkali. Kenapa harus membayar lebih dibanding kota-kota yang lain? Mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya," kata Alexander kepada wartawan saat itu.

"Itu yang tentu nanti didalami oleh penyelidik, kenapa harus membayar sampai sedemikian mahal, dan seterusnya. Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian, dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya. Mungkin juga ada branch marking ke negara lain," imbuhnya.

Dalam kasus-kasus di KPK, sering kali disebutkan soal biaya komitmen atau commitment fee. Istilah ini dipahami sebagai uang yang disepakati antara pemberi suap ke penerima suap berkaitan dengan pengerjaan suatu proyek. Namun tentunya penegak hukum harus menemukan adanya unsur dugaan pidana di balik kesepakatan soal biaya komitmen itu.

Di sisi lain, untuk urusan perbankan, istilah biaya komitmen biasa digunakan. Merujuk pada penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya komitmen adalah biaya yang akan dibebankan kepada debitur sehubungan dengan kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang dengan suku bunga dan dalam waktu yang disepakati. Komitmen sendiri bisa dipahami sebagai ikat janji atau perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Terlepas dari itu, KPK--sesuai penjelasan dari Alexander Marwata--perlu menelusuri lebih lanjut mengenai hal-hal terkait biaya komitmen itu. Sedangkan mengenai biaya komitmen itu sendiri apabila tidak melanggar hukum, maka tidak ada masalah.

Lantas pada Rabu, Desember 2021, Alexander mengatakan tidak ada tenggat dalam penyelidikan perkara ini. Kenapa?

"Karena apa, di dalam surat sprinlidik (surat perintah penyelidikan) itu kan disampaikan jangan waktunya, sampai ditemukan kecukupan alat bukti, jadi tidak jelas ini, kapan, tiga bulan, enam bulan atau nanti tahun depan, kita tidak tahu itu, tapi yang jelas kan di tahap penyelidikan mereka seperti itu sampai dengan ditemukan cukup alat bukti, kemudian ekspose naik penyidikan," kata Alex.

"Itu dari penyelidik masih terus menggali informasi itu dan sampai sekarang juga belum diekspos ke pimpinan. Apa pun nanti hasilnya, apakah ada atau tidak ada indikasi korupsi, pasti akan kita informasikan. Kita harus fair, kalau misalkan itu tidak ada indikasi korupsi, ya harus kita sampaikan, kan gitu," imbuhnya.

Kabar terakhir menyebutkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal telah dimintai keterangan oleh KPK. Apa kaitannya?

Simak juga Video: Tersisa 5 Bulan, Emang Cukup untuk Bangun Sirkuit Formula E dan Homologasinya?

[Gambas:Video 20detik]