PKS DKI Minta Warga Jakarta Protes RUU Ibu Kota Negara Disahkan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 04:37 WIB
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi Foto: Arief Ikhsanudin-detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi tak setuju jika Ibu Kota Negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan, dia berharap warga menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan, misalnya melalui judicial review.

"Kita berharap masyarakat DKI itu gencar juga melalui para ahli akademisi untuk jalur hukum, bisa lakukan judicial review terhadap UU itu. Bisa juga masyarakat DKI protes, tidak setuju atas disahkannya RUU ini, " kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (18/1/2022).

Suhaimi mempertanyakan urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara para 2024 mendatang. Menurutnya, Jakarta masih layik menyandang status sebagai Ibu Kota Negara karena segala sarana dan prasarana telah mumpuni.

"Saya secara pribadi tidak setuju pemindahan itu. Kenapa? Pertama semuanya sudah settle di DKI, semua, sarpras sudah di DKI, terus tiba-tiba kita pindah membangun sesuatu yang baru di sana, " ujarnya.

Penasehat F-PKS DPRD DKI itu lantas menyinggung soal kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang masih memburuk di tengah utang RI yang semakin menumpuk. Pembangunan Ibu Kota baru, kata dia, bisa memperburuk situasi.

"Utang negara banyak, ekonomi masih lemah, pertumbuhan ekonomi juga belum menggembirakan, masyarakat butuhnya masih pembenahan ekonomi. Apalagi kalau biaya itu adalah biaya dari utang. Itu kan akan membebani anak cucu kita sampai turunan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Suhaimi menganggap rencana itu bukanlah kebutuhan prioritas. Bahkan, dia meyakini sejak awal masyarakat, khususnya warga Jakarta tak pernah dilibatkan dalam perencanaan pemindahan Ibu Kota.

"Masyarakat DKI mungkin belum ditanya secara, misalnya di survei atau apa. Karena kesibukkan pandemi, kesibukan apa, mungkin belum sadar nih ini mau dipindahkan ke sana," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi 4 Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Simak Video: UU IKN Disahkan-Ibu Kota Baru Bernama Nusantara

[Gambas:Video 20detik]



(taa/aik)