DPRD Surabaya Minta Hasil Asesmen Pejabat Pemkot Diumumkan ke Publik

Zefanya Aprilia - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 19:38 WIB
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habibah.
Foto: dok. DPRD Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habibah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk terbuka menyampaikan hasil asesmen pejabat baru. Sebab, hasil asesmen sebagai dasar penempatan pejabat baru disebut tidak terbuka ke publik terutama Komisi A.

"Kami minta hasil asesmen itu diberikan, sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik," kata Habibah, Senin (18/01/2022).

Politisi PKB itu menjelaskan bila Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya terbuka menyampaikan hasil asesmen, pihaknya bisa melakukan fungsi kontrol dan memberikan masukkan. Sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal melayani organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.

Tidak terbukanya hasil asesmen pejabat baru di lingkungan Pemkot Surabaya tersebut dikhawatirkan membuat kinerja OPD tidak efektif.

"Misalnya di kelurahan dan kecamatan, misinya wali kota itu ingin semua kelurahan dan kecamatan semua persoalan selesai di tingkat bawah. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh harus ke dinas atau ke Pemkot. Ketika yang ditaruh tidak sesuai dengan asesmen atau kemampuan mereka. Justru nanti menghambat, sehingga tidak malah membantu mengoptimalkan tugas ditempat yang baru," ungkapnya.

Habibah menggarisbawahi penempatan pejabat baru merupakan hak prerogatif Wali Kota Surabaya.

"Semua itu kebijakan kepala daerah. Cuma kita Komisi A sebagai fungsi kontrol, fungsi budgeting bisa memberikan masukan. Sangat disayangkan ketika kita hasil asesmen, pemkot tidak memberikan," tegasnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti terkait rekrutmen tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Harusnya rekrutmen itu satu pintu di BKD. Kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya, sehingga outsourcing yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran. Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR. Banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan tidak bisa masuk," pungkasnya.

(prf/ega)