Wali Kota Eri Cahyadi Mutasi 17 Pejabat, Ini Tanggapan DPRD Surabaya

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Selasa, 21 Des 2021 11:30 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni (Foto: Deny Prastyo Utomo/detikcom)
Surabaya - Wali Kota Eri Cahyadi melakukan mutasi 17 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni memberikan tanggapan bahwa mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk jajaran legislatif.

"Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Dan kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya," ujar Toni, saat dikonfirmasi, Selasa (21/12/2021).

Toni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pasca dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota bisa melaksanakan tugas yang diberikan atau tidak serta mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya ini lantas memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

"Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat," ungkapnya.

Bagi ASN yang kecewa, Toni mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah. "Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik. "Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota," tegasnya lagi.

Toni juga mengkhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk di suatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi.

"Wali kota saja dipilih 5 tahun sekali. Masak sampai ada pejabat yang duduk di jabatannya hingga lebih dari 5 tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan. Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota," tandasnya. (fat/fat)