Wagub Harap Jakarta Tetap Jadi Daerah Istimewa Meski Status Ibu Kota Pindah

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 16:56 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rakha/detikcom)
Jakarta -

Pemindahan ibu kota baru bakal dilakukan pada 2024. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah membahas nasib DKI setelah melepas status ibu kota negara.

"Ini sedang kita godok, sedang kita rumuskan. Pak Gub juga sudah minta nanti akan melibatkan para pakar untuk merumuskan bersama-sama melibatkan publik idealnya DKI Jakarta seperti apa," kata Riza di Balai Kota dki Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).

Riza juga memastikan pembangunan Kota Jakarta bakal terus berlanjut meskipun tak berstatus sebagai ibu kota. Menurutnya, Jakarta masih memiliki pekerja rumah, terutama dalam menangani banjir hingga ancaman penurunan muka tanah.

Dia juga meyakini, proses pemindahan atau transisi bisa berjalan aman dan baik.

"Kita akan terus mempercantik, memperindah, memastikan moda transportasinya semakin baik semakin terintegrasi kita akan terus atasi pengendalian banjir dan Jakarta akan menjadi kota yang membanggakan," ujarnya.

Di samping itu, Pemprov DKI juga mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi daerah istimewa sekalipun tak lagi menjadi ibu kota. Usulan ini, lanjut Riza, terus dibahas bersama pemerintah pusat.

"Kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan Ibu Kota nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta. Kita terus konsultasikan dengan Kemendagri, dengan DPR, Bappenas, dan tentu dengan presiden," jelasnya.

"Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia, menjadi pusat pendidikan dan juga pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," tambahnya.

Seperti diketahui, RUU IKN telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Seusai pemaparan laporan Pansus, Puan meminta persetujuan para anggota DPR yang hadir secara fisik dan virtual untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU.

"Apakah RUU tentang IKN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Puan.

"Setuju," ucap seluruh anggota Dewan. Setelah itu, Puan mengetuk palu sebanyak satu kali tanda RUU IKN sah menjadi UU.

(taa/idn)