166 Desa Terdampak Gempa Banten, Rumah Warga di Titik Patahan Bakal Dipindah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 16:22 WIB
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effndy mengatakan sebanyak 166 desa terdampak gempa magnitudo (M) 6,6 di Sumur, Pandeglang, Banten. Pemerintah berencana merelokasi rumah warga yang berada di titik patahan.

"Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2022, ini telah berdampak kepada 48 kecamatan di 166 desa/kelurahan. Yang terparah adalah di kecamatan Sumur, Cikeusik, Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak," kata Muhadjir saat jumpa pers virtual, Selasa (18/1/2022).

Muhadjir mengatakan pemerintah telah melakukan aksi tanggap darurat. Aksi itu dilakukan oleh Kemensos hingga BNPB.

"Kementerian lembaga terkait sudah melaksanakan langkah-langkah yang baik seperti yang kita harapkan, terutama pada tahap tanggap bencananya, tanggap darurat bencananya, terutama Kementerian Sosial, BNPB, dan Kemenkes sudah melaksanakan tugas dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Lebak dan didukung oleh TNI dan Polri," katanya.

Muhadjir mengatakan pemerintah akan melakukan rekonstruksi bangunan yang terdampak. Dia menambahkan bahwa bangunan warga yang berada pada titik rawan juga akan dipindah.

"Sekarang ini kita sudah mulai membahas tahap berikutnya, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tadi ada beberapa usulan dari Ibu Bupati Pandeglang, terutama adalah yang berkaitan dengan kemungkinan relokasi beberapa kepala keluarga untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman," tutur dia.

"Karena kebetulan tempat permukimannya adalah tergolong garis patahan yang sangat rentan akan terdampak bencana, apalagi nanti kalau kemungkinan terjadi apa yang disebut dengan megathrust," imbuhnya.

Mengenai pemindahan rumah warga itu, Muhadjir belum menjelaskan detail wilayahnya. Dia menyebut kementerian dan lembaga terkait tengah mempersiapkan rencana tersebut.

"Karena itu ini akan menjadi agenda kita untuk kita bicarakan tentu saja akan melibatkan kementerian-kementerian terkait terutama karena kita juga membutuhkan lahan untuk relokasi mungkin juga Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian ATR," sebutnya.