Sentilan Golkar ke Fadli Zon yang Usul Nama Jokowi Jadi Ibu Kota Baru

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 15:02 WIB
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto: Dyas/detikcom)
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Dyas/detikcom)
Jakarta -

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia merespons usul Fadli Zon soal Jokowi dijadikan sebagai nama IKN. Dia mengatakan seharusnya anggota Komisi I DPR RI itu mengusulkan nama Jokowi saat RUU tersebut masih dalam pembahasan.

"Ya saya kira harusnya kemarin (usul nama) pada saat kita membahas kan itu masih kita kosongin, selama ini kita kosongin. Nah, kan Pak Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gerindra kan ikut aktif, nah waktu itu sebetulnya kalau memang ada usulan bisa diajukan," kata Doli setelah mengesahkan RUU IKN di Kompleks Parlemen, DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Doli menuturkan pemilihan Nusantara sebagai nama IKN sudah dipertimbangkan dengan cukup matang. Dia mengibaratkan pemberian nama IKN itu sama seperti memberikan nama ke anak yang baru lahir.

"Ya begini soal nama ini kan tentu sudah dipertimbangkan masak-masak. Kalau kita kan misalnya orang tua, anak mau lahir anak dipersiapkan namanya dengan baik, dicari istikharah dulu ya kan, kemudian baca-baca buku, tanya sana tanya sini, dicarilah filosofinya kayak apa, historical-nya apa," ujarnya.

Waketum Golkar itu menyampaikan ada 80 calon nama IKN yang sebelumnya dipersiapkan hingga akhirnya dipilih nama Nusantara. Dia menyebut nama Nusantara mewakili seluruh masyarakat.

"Dan waktu penjelasan kemarin oleh pemerintah, mereka kan pernah mendiskusikan sampai 80 nama sampai lah pilihannya ke Nusantara. Jadi saya kira Nusantara itu mewakili kita semua," jelasnya.

Lebih lanjut Doli menyampaikan pemilihan nama Nusantara sudah menjadi pilihan terbaik. Dia tidak menyoalkan adanya pro-kontra terkait pemilihan nama tersebut.

"Jadi saya kira penetapan nama Nusantara itulah yang terbaik. Bahwa kemudian ada orang yang tidak puas, tidak setuju, ya, itu biasa saja. Sama dengan, misalnya, loh kok nama anaknya itu, loh kok kan susah kita ini kan," imbuhnya.

RUU IKN sendiri telah disahkan oleh DPR menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi 4 Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Seusai pemaparan laporan pansus, Puan meminta persetujuan para anggota DPR yang hadir secara fisik dan virtual untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU.

"Apakah RUU tentang IKN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Puan.

"Setuju," ucap seluruh anggota Dewan. Setelah itu Puan mengetuk palu sebanyak satu kali tanda RUU IKN sah menjadi UU.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengkritik nama Nusantara melalui akun Twitternya. Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok. "Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikcom, Selasa (18/1).

Fadli Zon mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan. Dia mengusulkan nama Jokowi dipakai sebagai nama IKN.

"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," ujarnya.

Simak Video 'Nusantara Kurang Cocok, Fadli Zon Usul Ibu Kota Baru Dinamai Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(dek/gbr)