Ketua Pansus soal Ibu Kota Nusantara: Nama Tetap Pemerintah Daerah Khusus

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 14:23 WIB
Istana Negara di Ibu Kota Baru
Ibu Kota Nusantara (Foto: dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi menjadi undang-undang. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyebut nama Ibu Kota Nusantara tetap pemerintah daerah khusus.

Doli awalnya menjelaskan ibu kota bernama Nusantara itu nantinya dipimpin kepala otorita, yang levelnya setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Jadi IKN, yang bernama Nusantara, yang kemudian disebut Ibu Kota Nusantara dan kemudian itu, secara kelembagaan, bertanggung jawab langsung ke presiden. Artinya, setingkat menteri dan dapilnya juga dapil nasional," kata Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Menurut Doli, di Ibu Kota Nusantara nantinya juga tidak ada DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penganggarannya pun melalui APBN.

"Jadi tidak ada DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan otomatis dalam penganggaran nanti pertanggungjawaban satu level saja di APBN. Jadi tidak ada di APBD," ujarnya.

Lebih lanjut Doli mengatakan nama Nusantara hanya sebagai sebutan. Dia menjelaskan pada prinsipnya tetap pemerintah daerah khusus.

"Jadi nanti kita sambung namanya itu sebagai sebutan saja. Jadi prinsipnya, namanya itu tetap pemerintah daerah khusus, itu yang kita ambil sesuai dengan UUD yang kemudian disebut. Jadi tetap namanya pemerintah daerah khusus, tetapi ada sebutan berikutnya, namanya otorita," jelasnya.

Seperti diketahui, DPR baru saja mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Ada satu fraksi di DPR yang menolak, yakni PKS, karena pemindahan ibu kota dianggap membebani keuangan negara.

Simak Video 'Sah! DPR Sepakati RUU Ibu Kota Negara Menjadi Undang-undang':

[Gambas:Video 20detik]




(dek/zak)