Ini Alasan PKS Tolak RUU IKN Jadi UU Ibu Kota Negara

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 14:28 WIB
Jakarta -

PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan rancangan undang-undang ibu kota negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. PKS beralasan pemindahan ibu kota akan membebankan keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi.

"Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih, masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah," kata anggota Fraksi PKS Hamid Noor Yasin dalam interupsi di rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Hamid lantas mengungkit utang negara yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pemindahan ibu kota. Oleh karena itulah, dia menilai pemindahan ibu kota membebani keuangan negara.

"Di awal tahun ini juga marak naiknya kebutuhan pokok masyarakat, Menkeu juga mencatat utang pemerintah sebesar Rp 6.687,28 triliun, setara dengan 39,69 persen produk domestik bruto, sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN, diperkirakan kurang lebih Rp 406 triliun," ujarnya.

"Oleh sebab itu, Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara sangat membebani keuangan negara, dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi, padahal hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan dapat ditingkatkan," kata Hamid.

Lebih lanjut, Hamid menyebut pembahasan RUU IKN terkesan buru-buru. PKS menilai draf RUU IKN berpotensi masalah, baik formil maupun materiil.

"RUU IKN fraksi kami merasa dikejar-kejar pembahasan mendalam dan belum komprehensif, ditanya drafnya ketika itu belum mendapatkan hasil pembahasan RUU IKN tersebut. Sehingga kami berpandangan RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil dan materiil mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat terburu-buru, hingga banyak substansi yang belum dibahas," katanya.

(eva/gbr)