KPK Pindahkan Bupati Koltim Nonaktif ke Lapas Perempuan Kendari

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 14:53 WIB
Bupati Koltim Andi Merya
Andi Merya (Foto: dok Kabupaten Kolaka Timur)
Jakarta -

KPK telah memindahkan penahanan Bupati Kolaka Timur (Koltim) nonaktif Andi Merya Nur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Pemindahan itu dilakukan setelah jaksa KPK selesai melaksanakan penetapan majelis hakim.

"Senin (17/1) tim jaksa telah selesai melaksanakan penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kendari dengan memindahkan tempat penahanan terdakwa Andi Merya Nur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Ali mengatakan tim petugas KPK melakukan pengawalan ketat saat pemindahan tersebut. Pemindahan dilakukan guna proses persidangan bisa dilakukan secara langsung.

"Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat dari tim petugas KPK," katanya.

"Adapun tujuan pemindahan tempat tahanan ini agar proses persidangan dapat dilakukan secara tatap muka langsung di dalam persidangan," tambahnya.

Selanjutnya, Ali menyebut sidang perdana akan digelar pada 25 Januari 2022, pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Tipikor Kendari. Sidang pertama beragendakan pembacaan surat dakwaan.

Sebelumnya, KPK juga melakukan perkembangan dari perkara ini dan ditemukan adanya dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021. Menurut sumber detikcom, mantan Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto diduga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Andi Merya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait paket konsultasi dua proyek jembatan dan jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 rumah Pemkab Koltim tahun anggaran 2021.

Merya ditangkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Merya ditangkap bersama Kepala BPBD Anzarullah.

Merya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sedangkan Anzarullah selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Simak juga 'Kronologi OTT Bupati Koltim Hingga Ditetapkan Jadi Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/lir)