Dewas KPK Beri Izin 42 Penggeledahan-79 Penyadapan Sepanjang 2021

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 11:54 WIB
Konferensi Pers Dewas KPK
Konferensi Pers Dewas KPK (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan hasil kinerjanya pada 2021. Sepanjang tahun itu, Dewas telah memberikan 186 izin.

"Jadi pada saat kita Dewas di Undang-Undang 19 Tahun 2019 masih memiliki izin, kita telah melakukan pemberian izin sekitar 186 izin, kalau kita breakdown dari 186 itu 42 izin berupa izin penggeledahan, 79 izin penyadapan, dan 65 izin penyitaan. Semua dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perundangan-undangan," kata anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji (ISA) di kantor Dewas, Selasa (18/1/2022).

Indriyanto mengatakan izin itu diberikan dalam pelaksanaan tindakan penindakan oleh KPK. Pemberian izin itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70.

"Bahwa apa pun pelaksanaan dari kegiatan pemberian dan atau tidak pemberian izin terhadap pelaksanaan upaya paksa ini terkait atau ada kaitannya dengan putusan MK Nomor 70 tanggal 4 Mei 2021," kata Indriyanto.

Selanjutnya, Indriyanto menyebut Dewas juga melakukan pengawasan melalui metode monitoring. Pada 2021, Dewas telah menerima 43 laporan di sektor penindakan.

"Metode monitoring tergantung dari bentuk pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK. Pengawasannya tetap kita lakukan, misalnya untuk monitoring dan evaluasi kita menerima laporan dan kita melakukan pengawasan secara ketat terhadap laporan pertanggungjawaban penyadapan, kita menerima dari penindakan KPK itu sekitar 43 laporan," katanya.

Dewas juga telah menerima 198 berita acara soal penyitaan dan 51 berita acara soal penggeledahan. Indriyanto menyebut Dewas tentu akan mengevaluasi sektor-sektor tersebut.

"Kita terima kita evaluasi biasanya kita analisa sampai sejauh mana penerapan penindakan yang dilakukan oleh KPK," katanya.

Lebih lanjut, Indriyanto mengatakan Dewas telah meninjau sejumlah aset di lapangan. Aset itu di antaranya berada di Bali hingga Jakarta.

"Kita melakukan peninjauan terhadap lapangan ada 60 aset kita melakukan tinjauan lapangan baik itu terhadap tanah dan atau bangunan baik yang tersebar itu ada di provinsi Bali, Banten, provinsi Jawa Timur, ada DKI, ada di Kalimantan," katanya.

(azh/knv)