Tim Advokasi: Panggilan Paksa ke Haris-Fatia Bentuk Kesewenangan Polisi!

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 11:54 WIB
Kuasa hukum Jumhur Hidayat, M Isnur ( Isal Mawardi / detikcom)
M Isnur (Isal Mawardi/detikcom)
Jakarta -

Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menilai panggilan paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, adalah bentuk kesewenangan polisi atas laporan pejabat publik. Tim Advokasi menilai Haris dan Fatia telah memiliki niat kooperatif dalam kasus yang dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu.

"Proses pemanggilan paksa kepada Fatia dan Haris adalah bentuk kesewenangan kepolisian atas laporan dari pejabat publik," kata Tim Advokasi Bersihkan Indonesia yang diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M Isnur, dalam kerangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (18/1/2022).

Isnur kemudian menjelaskan niat kooperatif yang ditunjukkan Haris dan Fetia. Niat itu, kata Isnur, bisa dilihat saat Haris dan Fatia melalui kuasa hukumnya menyurati polisi untuk menunda pemeriksaan.

"Dalam konteks kasus Fatia dan Haris, sebelumnya sudah mempunyai niat kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunaikan panggilan dari pihak Kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Fatia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dikarenakan pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak pernah memberikan respon yang serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan yang dimintakan," katanya.

Isnur menambahkan bahwa proses hukum yang dijalankan polisi harus seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM. Dia kemudian menilai proses hukum yang dihadapi Haris dan Fatia terkesan terburu-buru.

"Pemanggilan dan proses hukum terhadap Fatia dan Haris terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Sebab, jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, Kepolisian kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak. Bahkan tak jarang Kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi. Sementara itu, dalam kasus Fatia dan Haris, Kepolisian begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini semakin menegaskan ada dugaan conflict of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik," ucap dia.

Kedatangan polisi ke kediaman Fatia dan Haris, menurut Isnur semakin menegaskan bahwa polisi dapat dijadikan alat oleh negara untuk menakut-nakuti masyarakat. Dia kemudian mengaitkan hal itu dengan kondisi demokrasi yang menurun.

"Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fatia dan Haris juga semakin menegaskan bahwa Kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah/pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan. Situasi ini pun semakin memperparah kondisi demokrasi dan ruang kebebasan sipil di Indonesia yang angkanya terus menurun dalam beberapa waktu terakhir," ucap dia.

"Terlebih dalam kasus Fatia dan Haris, upaya kriminalisasi ditujukan kepada ekspresi, kritik dan riset yang dilakukan masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan publik. Kepolisian seharusnya bertindak profesional dengan menjamin ruang kebebasan sipil masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan pejabat," lanjutnya.

Berdasarkan keterangan tersebut, Isnur mengatakan Tim Advokasi Indonesia Bersih mendesak polisi untuk menghentikan proses hukum terhadap Fatia dan Haris. Dia juga meminta agar polisi menjamin ruang kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat.

"Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan," katanya.

"Kepolisian agar menjamin ruang kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya Fatia dan Haris Azhar; Kepolisian tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap pada komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia dengan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk pemberangusan kebebasan berekspresi warga negara," imbuhnya.

Simak penjelasan polisi pada halaman berikut.

Saksikan Video 'Disebut Mangkir dengan Alasan Tak Wajar, Haris Azhar: Sudah Saya Jelaskan':

[Gambas:Video 20detik]