Perspektif

Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Dinilai Jawa-sentris

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 09:27 WIB
Presiden Jokowi meninjau lokasi ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kaltim.
Foto ilustrasi: Presiden Jokowi meninjau lokasi ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kaltim. (Andhika-detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Sejarawan menilai nama itu terlalu condong ke kebudayaan Jawa.

Perspektif ini disampaikan oleh sejarawan lulusan Universitas Indonesia (UI) sekaligus pendiri dan penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal. Dia menilai nama Nusantara tidak mencerminkan semangat memutus ketimpangan Jawa dengan luar Jawa.

"Istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan," kata JJ Rizal, membagikan pandangannya untuk Perspektif detikcom, Selasa (18/1/2022).

Dia menjelaskan istilah 'Nusantara' adalah produk cara pandang Jawa era Majapahit. Kerajaan yang berpusat di Jawa (bagian timur) itu membagi tiga wilayahnya menjadi seperti berikut:

1. Negaragung (Negara Agung): Ibu Kota Majapahit.
2. Mancanegara: Daerah luar Ibu Kota Majapahit namun sudah terpengaruh budaya Majapahit.
3. Nusantara: Daerah di luar Pulau Jawa tanpa pengaruh kebudayaan Jawa Majapahit.

"Di luar kota Majapahit inilah yang disebut Nusantara. Sebab itu, sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan, tetapi juga peradaban," kata Rizal.

jj rizalJJ Rizal, bertopi (Ahmad Ziaul Fitrahudin/detikcom)

Wilayah Mancanegara, Rizal menjelaskan, dinilai punya tingkatan peradaban yang lebih rendah ketimbang Negaragung yang beradab dan harmonis. Selanjutnya, istilah Nusantara ini dibawa oleh zaman dari masa ke masa hingga sampai zaman pergerakan perjuangan kemerdekaan.

"Sebab itu sejak zaman pergerakan, istilah Nusantara tersingkir karena dianggap Jawa-sentris," kata Rizal.

Istilah 'nusantara' sendiri sudah tercatat dalam Kitab Nagarakertagama di era Majapahit (abad-14) dan Kitab Pararaton, diperkirakan ditulis dua abad setelah Nagarakertagama.

Profesor Susanto Zuhdi, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dari Jurusan Sejarah, angkat bicara pula. Dia memandang kesan Jawa-sentris adalah fakta dari istilah 'nusantara', karena memang berasal dari pandangan Majapahit.

"Ini sebetulnya perspektif Jawa, Jawa-sentris ini," kata Profesor Susanto Zuhdi. "Tapi bagaimanapun, Jawa memang merupakan center of gravity (pusat gravitasi) pada saat itu."

Selama ini jamak dipahami, istilah 'nusantara' berasal dari gabungan bahasa Jawa Kuno (rumpun bahasa Austronesia sub Melayu Polinesia) dan setidaknya ada pengaruh bahasa Sanskerta (rumpun bahasa Indo-Eropa). Namun Profesor Susanto memahami istilah 'nusa' sama dengan istilah Yunani (rumpun bahasa Indo-Eropa) 'nesos' yang berarti 'pulau', kata 'antara' berarti bermakna 'yang lain'. Pengertian 'nusantara' dia maknai sebagai pulau-pulau, termasuk Jawa dan luar Jawa, yang diikat oleh Majapahit. Meski demikian, pengertiannya berkembang merujuk ke zona wilayah kepulauan yang berada di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (daratan Asia dan Australia).

Dia tidak mempermasalahkan soal asal muasal istilah 'nusantara'. Tak masalah apabila istilah itu berasal dari Jawa dan mengandung unsur Jawa-sentrisme, toh memang asalnya dari Majapahit. Namun, yang menjadi kekhawatiran Susanto, pengertian Nusantara sebagai Ibu Kota (kelak) bakal rancu dengan pengertian Nusantara sebagai wilayah yang luas sebagai nama lain dari Indonesia.

"Nama itu bisa rancu antara Nusantara sebagai keseluruhan wilayah dan Nusantara sebagai Ibu Kota," kata Profesor Susanto.

Profesor Susanto Zuhdi dari Sejarah FIB UI (Dok Pribadi Susanto Zuhdi)Profesor Susanto Zuhdi dari Sejarah FIB UI (Dok Pribadi Susanto Zuhdi)

Terlepas dari potensi kerancuan pengertian di atas, Profesor Susanto setuju dengan semangat yang dibawa oleh nama Nusantara, yakni semangat untuk kembali ke era kejayaan bahari seperti zaman dulu. Konsep Nusantara memandang lautan bukan sebagai 'pemisah' pulau-pulau melainkan sebagai 'penyatu' pulau-pulau. Semangat seperti ini mendasari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kemudian di era pasca-reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara.

"Spiritnya saya setuju, cuma masalahnya nama Ibu Kota nanti sama dengan nama wilayah negara, itu saja," kata Profesor Susanto.

Selanjutnya, nama Nusantara sudah dipilih Jokowi:

Simak Video: Nama Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi: Nusantara

[Gambas:Video 20detik]