Pansus soal Bangun Ibu Kota Baru Pakai APBN: Skema Pendanaan Lagi Dibahas

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 18:08 WIB
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Ahmad Doli Kurnia (Tim detikcom)
Jakarta -

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya saat ini masih membahas skema pendanaan Ibu Kota Negara (IKN). Pembahasan itu, kata dia, ada dalam rapat kerja bersama pemerintah pada hari ini.

Dilihat detikcom di situs ikn.go.id, tercantum skema pendanaan IKN terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN). Di situs itu, tertulis pendanaan APBN sebesar 53,5 persen, sedangkan pendanaan KPBU, swasta, dan BUMN sebesar 46,5 persen.

Doli pun menjelaskan mengenai skema pendanaan Ibu Kota Baru. Dia menyebut hal itu masih dibahas bersama pemerintah.

"Ini (skema pendanaan) yang lagi kita bahas mulai pagi ini. Pertama, soal kelembagaan bentuk pemerintahan, terus soal pembiayaan. Ketiga, soal rencana induk atau master plan," kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Doli menjelaskan bahwa mengenai pertanahan, Pansus juga masih melakukan pembahasan bersama pemerintah. Dia mengatakan sejumlah isu mengenai IKN ini sedang di-review.

"Keempat, ada soal pertanahan. Nah, ini yang sebetulnya beberapa isu lagi yang penting kita review lagi di Panja sebelum kita masuk ke Pansus gitu," tutur dia.

Doli menuturkan pihaknya belum melihat skema pendanaan itu bakal membebani APBN. Dia menjelaskan, pendanaan APBN untuk Ibu Kota Baru merupakan pengalihan dana-dana dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang relevan dengan pembangunan. Dengan demikian, tidak menambah anggaran program baru di tiap K/L.

"Tergantung skemanya seperti apa. Kan gini, waktu itu kan kalaupun misalnya masuk dana APBN, pemerintah pernah tawarkan scheme-nya adalah gimana dana-dana di K/L yang selama ini relevan dengan pembangunan dialihkan ke sana, gitu. Jadi tidak menambah program baru di masing-masing K/L," kata dia.

(fca/lir)