Pansus DPR-Pemerintah Rapat Kerja Bahas RUU IKN hingga Dini Hari

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 00:54 WIB
Kompleks Parlemen Senayan diusulkan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal itu pun memicu pro dan kontra di kalangan internal Parlemen.
Gedung DPR RI (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN) bersama pemerintah menggelar rapat kerja membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat kerja hingga dini hari ini.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus IKN, Ahmad Doli Kurnia, dimulai pukul WIB 00.20 WIB, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilihat di akun YouTube Parlemen Channel, Selasa (18/1/2022).

Turut hadir secara fisik seluruh fraksi, DPD RI, Menteri PPN/Kepala Bapennas, Suharso Monoarfo, Menkumham, Yasonna Laoly, dan Mendagri, Tito Karnavian.

"Malam hari ini agenda kita adalah yang pertama kita akan setelah ini mendengarkan laporan ketua panitia kerja, kemudian kita akan mendengarkan pendapat mini dari fraksi-fraksi, kemudian juga pendapat mini dari DPD RI," ujar Doli Kurnia.

Doli mengatakan rapat kerja dinyatakan sudah kuorum dan terbuka untuk umum. Dalam rapat ini akan diambil keputusan terkait naskah RUU IKN.

"Kemudian dia akan mendengarkan pendapat dari pemerintah, dan setelah itu kita sepakati pengambilan keputusan dilanjutkan penandatangan naskah RUU oleh pimpinan, fraksi-fraksi, dan pemerintah," imbuhnya.

Pansus IKN bersama pemerintah sebelumnya membahas klaster kelembagaan, pendanaan, hingga pertanahan RUU IKN. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus IKN, Saan Mustopa, masih digelar hingga pukul 22.50 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

"Kita sudah menyelesaikan terkait dengan soal DIM klaster kelembagaan otoritas, kita akan memasuki klaster yang kedua, yaitu klaster pendanaan atau anggaran," kata Saan Mustopa.

Dalam pembahasan klaster RUU IKN itu sudah disepakati klaster kelembagaan, pendanaan, hingga pertanahan. Fraksi-fraksi di DPR hingga DPD RI juga memberikan sejumlah catatan.

(rfs/rfs)