Ketua DPD Sebut Indonesia Sudah Tinggalkan Sistem Ekonomi Pancasila

Atta Kharisma - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 18:04 WIB
LaNyalla di Palang Karaya
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap kebijakan ekonomi nasional dikembalikan pada Pasal 33 UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa Indonesia.

"Sistem Ekonomi Pancasila merupakan solusi kedaulatan ekonomi rakyat. Sebab lahir dengan spirit kekeluargaan dan gotong royong serta saling membantu yang dilandasi dengan kosmologi ketuhanan. Karena pada hakikatnya, negara ini adalah negara yang berlandaskan ketuhanan sesuai Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Salah satu agenda kunker LaNyalla yakni menyampaikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sistem Ekonomi Pancasila untuk Indonesia yang Berdaulat, di Universitas Palangka Raya.

LaNyalla menjelaskan sistem ekonomi Pancasila tidak mengadopsi sistem sosialisme maupun kapitalisme.

"Makanya kita harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam," tandasnya.

LaNyalla menerangkan penambahan 2 Ayat di Pasal 33 UUD 1945 saat Amandemen, secara sadar atau tidak, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Padahal sebelum Amandemen, Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas memberi arahan sistem perekonomian nasional dengan 3 Ayat yang tertulis," tuturnya.

Sebelum amandemen, Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) berbunyi 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Lalu Ayat (2) berbunyi 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara'.

Lalu ayat (3) tiga berbunyi 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'. Tetapi amandemen 20 tahun lalu yang dilakukan dengan dalih efisiensi malah membuka peluang sebesar-besarnya bagi swasta untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

"Swasta dapat untuk meraup keuntungan yang ditumpuk dan dilarikan ke luar Indonesia melalui lantai bursa," paparnya.

LaNyalla menilai Indonesia telah meninggalkan sistem Ekonomi Pancasila dan menggantinya menjadi sistem Ekonomi Liberal Kapitalisme.

"Padahal Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, telah menggagas kebijakan ekonomi Indonesia dengan memisahkan secara jelas tiga sektor atau palka yaitu Koperasi atau Usaha Bersama Rakyat, BUMN dan Swasta. Meskipun boleh terjadi irisan satu sama lain tetapi aktivitas usaha rakyat melalui Koperasi harus diberikan kesempatan hidup," terangnya.

Lebih lanjut, LaNyalla memaparkan koperasi dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun bagi rakyat, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. Sehingga para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa.

"Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing. Maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia," ucapnya.

Bila rakyat memiliki kemampuan mengorganisir diri dalam melakukan aktivitas ekonomi di daerahnya, maka sudah seharusnya negara memberi dukungan terhadap usaha rakyat melalui Koperasi. Dengan begitu, mereka mendapat akses untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bukan malah diusir, dengan alasan karena sudah diberikan izin atau konsesi kepada swasta untuk mengelola.

Klik halaman selanjutnya >>>