LaNyalla Ingatkan Jakarta Harus Persiapkan Diri Jika Ibu Kota Pindah

Nada Zeitalini - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 15:14 WIB
LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai DKI Jakarta harus segera mempersiapkan diri jika pemindahan ibu kota negara (IKN) terealisasi. Menurutnya nasib Jakarta harus diputuskan secara terbuka dan matang, baik dari sisi aset maupun new positioning.

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI secara virtual dalam Seminar Nasional Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pelantikan Majelis Rayon Korps Alumni HMI Periode 2021-2026 di Universitas Negeri Jakarta, Sabtu (15/1).

"Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas, bagaimana nasib aset-aset negara yang ada. Seperti Gedung Parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan. Jangan sampai berubah kepemilikan ke perorangan atau perusahaan swasta," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Melanjutkan tentang new positioning Jakarta, LaNyalla menjelaskan beberapa contoh kota di dunia yang melakukan re-positioning sehingga menjadi kota kelas dunia.

"Jakarta harus memilih mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Karena secara teori, kita tidak bisa melayani semua. Karena melayani semua, sama dengan tidak melayani siapa pun. Makanya tentukan mau menjadi kota kelas dunia seperti apa?" ucapnya.

Ia menambahkan menurutnya jika Jakarta ingin menjadi kota pusat keuangan, maka bisa mencontoh pada Hong Kong, Singapura dan Tokyo sebagai acuan. Kemudian jika ingin menjadi kota budaya, maka bisa menjadi seperti Berlin, Copenhagen, Stockholm. Lalu jika Jakarta ingin menjadi kota global baru, bisa seperti Boston, Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto, serta masih banyak pilihan lainnya.

Semua pilihan tersebut memiliki diferensiasi masing-masing. Oleh sebab itu harus sudah sejak awal Jakarta menentukan ingin menjadi kota kelas dunia seperti apa dan keunggulan kompetitif serta komparatif yang bagaimana.

"Selain pilihan yang diikuti pembeda dari masing-masing kota, terdapat pula benchmark yang sama dan berlaku untuk semua kota kelas dunia. Yaitu prasyarat standar yang harus dimiliki dan terdapat di kota kelas dunia," tegasnya.

Ada pun prasyarat standar yang disebutkan itu di antaranya, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang terukur dan berkesinambungan.

"Lalu harus ada peraturan yang menunjang pelayanan publik dengan sangat baik. Termasuk pelayanan transportasi publik yang nyaman dan aman. Dan selain dilengkapi infrastruktur modern, yang tak kalah penting, harus bebas banjir," tukas LaNyalla.

"Terakhir adalah kualitas Sumber Daya Manusia di Jakarta juga harus meningkat sesuai standar SDM kota kelas dunia," imbuhnya.

Terkait rencana pemindahan IKN, Ketua DPD RI ini juga memberi beberapa catatan. Di antaranya soal isu penganggaran dalam membiayai proyek, akomodasi partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, dan pengendalian pembangunan dan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.

"Soal anggaran Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa pembiayaan pemindahan IKN bersumber dari utang. Tentu hal ini wajib dijelaskan lebih detail kepada masyarakat. Sebab, instrumen utang dalam bentuk apapun, harus berwujud menjadi aset negara, dan secara terukur dapat dibayar oleh negara ini. Atau oleh pemerintah berikutnya," pungkasnya.

(fhs/ega)