Azis Syamsuddin curhat saat diperiksa sebagai terdakwa kasus suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis menyebut namanya kerap dijual oleh oknum untuk menipu seseorang.
Awalnya, hakim Fahzal Hendri bertanya ke Azis tentang kuasa Banggar. Saat itulah Azis bercerita.
"Kenapa pikiran orang-orang Banggar punya kekuasaan untuk menentukan besaran anggaran dikabulkan atau tidak?" tanya hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (17/1/2022).
"Jual nama aja. Sama aja kejadian di Kejaksaan Tinggi Medan, sama kejadian di Polda Metro, orang jual nama saya akhirnya mereka ketipu," ujar Azis.
Azis menegaskan putusan akhir anggaran daerah itu ditentukan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bappenas. Fungsi DPR hanya menentukan ekonomi mikro dan makro, tidak untuk memutuskan anggaran.
"Menentukan ekonomi mikro dan makro, tingkat inflasi, kurs mata uang, dan ICP di situ akan melihat berapa beban utang kita untuk tentukan ekspor impor bahan kita," jelas Azis
"Kalau suatu daerah kabupaten/kota, provinsi ajukan permohonan, dikucurkan anggaran perubahan melalui siapa?" tanya hakim Fahzal lagi.
"Mereka ajukan ke Menteri Bappenas, dan Menkeu. Nggak bisa langsung (DPR)," ucap Azis Syamsuddin.
