Kemenag Evaluasi Kebijakan Satu Pintu Keberangkatan Jemaah Umrah

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 21:54 WIB
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Hilman Latief (Iswahyudi/20detik)
Jakarta -

Keberangkatan jemaah umrah Indonesia telah delapan hari sejak pemberangkatan perdana pada 8 Januari. Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP) jemaah umrah karena terkait perkembangan Omicron.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, mengatakan skema OGP mewajibkan seluruh jemaah umrah menjalani karantina selama sehari sebelum terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta. Setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, jemaah umrah melakukan screening kesehatan dan kelengkapan dokumen, termasuk pemeriksaan PCR dari Kemenkes.

Sepekan pemberangkatan umrah, skema OGP ini akan dievaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan virus Omicron yang di Indonesia dan Arab Saudi. Hingga kini, total ada 1.731 jemaah yang telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede.

"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Jadi kita akan melakukan evaluasi komprehensif dalam rangka evaluasi keberangkatan kemarin," kata Hilman dalam keterangannya di laman resmi Kemenag, Minggu (16/1/2022).

Ditjen PHU Kemenag akan terus memfasilitasi layanan kepada jemaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Namun, karena penyelenggaraan umrah menggunakan skema business to business (B to B) dan dikelola swasta, Hilman mengajak PPIU untuk mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi.

"Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih jauh karena ini B to B. PPIU bisa langsung ajukan visa ke Arab Saudi melalui vendor. Jika memenuhi syarat maka bisa berangkat," jelas Hilman.

"Namun, selain saat keberangkatan, dalam kondisi pandemi, skema mitigasi kepulangan jemaah juga harus diperhatikan. Ini yang akan kita evaluasi secara menyeluruh bersama kementerian atau lembaga terkait dan juga PPIU," sambungnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: