DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP meminta agar data tunjangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dibuka secara transparan. Tantangan buka-bukaan tunjangan tersebut disambut oleh Riza Patria.
Permintaan ini sebetulnya berawal dalam rapat badan anggaran terkait hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2022, Kamis (13/1). Saat itu, Sekda DKI Marullah, dicecar oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk membuka data tunjangan Anies dan Riza.
Singkat cerita, Marullah mengaku tidak membawa catatan terkait tunjangan kedua kepala daerah tersebut. Namun lantaran terus dicecar untuk terbuka, Marullah lantas menyebut tunjangan Anies dan Riza Patria sebesar 0,15 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
"Besaran maksimalnya 0,15 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi sampai saat ini Pemprov DKI belum pernah mengambil angka maksimal dari angka 0,15 persen," kata Marullah.
Tak hanya PDIP, fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya juga ternyata menuntut hal serupa. Namun, Marullah tetap tidak bisa memberikan data yang diminta. Hingga akhirnya Prasetyo meminta Sekda mengirimkan surat soal angka pasti tunjangan Gubernur dan Wagub DKI secara tertutup.
Simak penjelasan PDIP DKI di halaman berikutnya.
(maa/maa)