Kakek Tukang AC Korban Mafia Tanah Malah Digugat, Akhirnya Ditolak Pengadilan

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 16:32 WIB
Jakarta -

Gugatan perdata terhadap Ng Je Ngay (70), seorang tukang AC yang jadi korban mafia tanah, ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Ng Je Ngay digugat oleh Anton Gunawan perihal wanprestasi terkait jual-beli rumah.

Perkara bermula pada 1990 ketika Ng Je Ngay membeli rumah dari seorang bernama Oceng Lim. Tahun berlalu hingga tiba-tiba pada 2017 Ng Je Ngay dilaporkan ke Polsek Tamansari atas dugaan penyerobotan lahan oleh Anton Gunawan.

Ng Je Ngay lantas melaporkan balik Anton Gunawan terkait pemalsuan surat-surat. Polisi lantas menyelidiki dan menetapkan Anton Gunawan sebagai tersangka serta menahannya.

Di sisi lain Ng Je Ngay malah digugat perdata oleh Anton Gunawan dengan nomor gugatan 663/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, terkait wanprestasi atau gagal bayar atas rumah senilai Rp 3 miliar. Padahal, pihak Ng Je Ngay mengaku tak pernah menjual rumahnya dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli (AJB).

Kini dalam persidangan di PN Jakbar, hakim menolak gugatan itu. Namun hakim juga menolak permohonan Ng Je Ngay yang meminta sertifikat tanah dikembalikan.

"Mengatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujar hakim dalam persidangan di PN Jakbar, Kamis (13/1/2022).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Anton Gunawan masih memiliki perkara pidana yang berkaitan dengan gugatan perdata ini. Untuk itu, menurut hakim, perlu adanya kejelasan lebih dulu terkait perkara pidana yang menjerat Anton Gunawan.

"Tidak dapat diterima karena ada permasalahan pidana, jadi harus jelas dulu karena berkaitan dengan objek sengketa," kata hakim.

Akan Ajukan Praperadilan

Pengacara Ng Je Ngay, Aldo Joe, mengatakan pihaknya akan memikirkan langkah lain dalam kasus ini. Aldo mengatakan pada kasus pidana Anton Gunawan telah terbukti bersalah dengan terpenuhinya alat bukti.

"Langkah selanjutnya terkait perkara pidana, telah ditetapkan tersangka pada 5 Oktober 2021, yang mana telah memenuhi minimal 2 alat bukti dan adanya keyakinan penyidik hingga adanya penahanan," ujar Aldo saat ditemui usai persidangan.

Namun, Aldo menyebut pihaknya justru mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya intervensi dari pihak lain.

"Kami malah menerima SP3, yang mana ini kami pertanyakan," kata Aldo.

Aldo mengatakan alasan SP3 karena tidak adanya bukti yang cukup. Menurut Aldo surat SP3 tersebut yang akan dijadikan dasar dalam pengajuan praperadilan.

"Alasan tidak cukup bukti, sedangkan jelas saksi-saksi sudah puluhan, ahli sudah ada 2 orang, kemudian surat sudah ada, keterangan terdakwa. Jadi kami bingung, kurang alat bukti apa, apakah alat bukti bisa hilang, tercecer. Dan ini menjadi dasar kami untuk melakukan praperadilan," tuturnya.

(yld/dhn)