.webp)
Pimpinan DPR memastikan segera menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan penentuan itu dilakukan dalam rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis besok.
"Hari Kamis untuk penetapan rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS," kata Sufmi Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Saat ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu belum bisa memastikan AKD yang akan membahas RUU TPKS. Meski begitu, dia berharap agar payung hukum penanganan kekerasan seksual tersebut dibahas oleh AKD yang bisa membahas dengan cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat besok, mana yang cepat ajalah. Mana yang cepat dan cermat," katanya.
Pasalnya, dia menilai bakal beleid tersebut dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Mengingat kasus kekerasan seksual kini kian marak.
"Karena ini udah tuntutan masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR RI. Pengesahan itu digelar 18 Januari 2022.
"Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI," kata Puan.
Puan mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap RUU TPKS. Setelah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR, RUU TPKS akan dibahas bersama-sama pemerintah.
"Sehingga insyaallah minggu depan hari Selasa tanggal 18 Januari RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI," ujar Puan.
"Dan selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah," imbuhnya.
