Sidang Kasus Km 50

Dua Ahli Pidana Beda Pendapat soal Polisi Bela Diri Tembak Eks Laskar FPI

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 21:44 WIB
Sidang Kasus Km 50
Sidang Kasus Km 50 (Yulida/detikcom)
Jakarta -

Jaksa menghadirkan dua ahli pidana dalam sidang kasus penembakan laskar FPI di Km 50, Tol Jakarta-Cikampek. Para ahli memiliki pendapat berbeda terkait kasus tersebut karena ada ahli yang menilai unsur kesengajaan dalam kasus penembakan laskar FPI tersebut tidak terbukti karena sedang membela diri.

Para ahli pidana awalnya diminta menjelaskan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada Pasal 388 KUHP. Salah satu ahli pidana dari Universitas Trisakti, Dian Adriawan, mengungkap arti unsur dengan sengaja dalam pasal tersebut.

"Bisa sengaja sebagai tujuan atau sengaja dengan kesadaran," kata Dian, dalam sidang di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).

Dia mengatakan unsur 'dengan sengaja' merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilihat dari kealpaan (kelalaian).

Diketahui, dari 6 korban laskar FPI, awalnya 2 orang telah dalam kondisi meninggal dunia karena luka tembak. Kemudian 4 orang laskar FPI dibawa di dalam mobil terdakwa masih dalam kondisi hidup, kemudian terjadi perselisihan di dalam mobil hingga terjadi insiden penembakan di Km 50.

Jaksa menguraikan awal mula insiden penembakan tersebut. Terdakwa Briptu Fikri Ramadhan mengaku dianiaya karena senjatanya hampir direbut anggota laskar FPI yang berada di sampingnya, sedangkan lehernya tercekik, tangannya ditarik ke belakang, dan kepalanya dipukuli oleh anggota Laskar FPI yang berada di belakangnya. Kemudian terdakwa Fikri berteriak dan meminta tolong pada rekannya terdakwa Elwira yang duduk di kursi penumpang depan. Kemudian Elwira melakukan penembakan terhadap anggota Laskar FPI.

Jaksa memaparkan dari hasil visum ditemukan luka tembak pada dada kiri korban laskar FPI. Sementara itu, pihak kuasa hukum terdakwa mempertanyakan ahli apabila peristiwa penembakan tersebut terjadi saat terdakwa mengalami penganiayaan, serta senjatanya hampir direbut dan membahayakan nyawa rekannya apakah hal tersebut termasuk pembelaan atau tidak.

Merespons pertanyaan itu, Dian mengatakan para terdakwa yang sedang membawa seseorang yang diduga melanggar hukum semestinya dalam posisi sigap. Dengan demikian, jika terjadi perlawanan, hal tersebut merupakan risiko pekerjaan.

"Ini kan posisinya membawa orang yang diduga melawan hukum. kalau membawa orang yang kejahatan itu dia kan harusnya dalam posisi siap sigap," kata Dian.

Selain itu, Dian menilai, dalam insiden penembakan tersebut, tidak terjadi keseimbangan, di mana pihak kepolisian memegang senjata, sedangkan korban tidak memegang senjata.

"Jadi walaupun misalnya ditarik tangannya ke belakang itu adalah risiko daripada si petugas untuk membawa pelaku pidana. Kemudian ditembak dari depan ya menurut saya sih itu sudah termasuk berlebihan ya, karena satu bersenjata dan satu tidak bersenjata. Kecuali kalau misalnya si korbannya juga bersenjata atau dilucuti," ujarnya.

Sementara itu, Dian mengatakan perbuatan terdakwa Yusmin Ohorela merupakan membantu dalam kejahatan karena ikut membawa korban ke dalam mobil tetapi tidak melakukan penembakan.

"Tindakan Yusmin membawa pelaku dalam mobil dia melakukannya membantu, bukan turut serta karena dia tidak melakukan apa yang dilakukan terdakwa lain tapi hanya melakukan pembantuan. Sedangkan pembantuan hanya membantu saja melakukan kejahatan. Dia sebagai sopir mengendarai mobil," ungkapnya.

Simak halaman selanjutnya soal pendapat ahli kedua.