KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Kampus IPDN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 17:19 WIB
KPK tahan Adi Wibowo tersangka kasus korupsi proyek kampus IPDN (Azhar-detikcom)
KPK tahan Adi Wibowo tersangka kasus korupsi proyek kampus IPDN. (Azhar/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Adi Wibowo. Adi merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN, Gowa, Sulawesi Selatan.

"Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka AW, Kepala Divisi I PT WK tahun 2008 s/d 2012 dalam perkara dugaan TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2018," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).

Adi ditahan selama 20 ke depan sampai 30 Januari 2022. Adi akan ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AW selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 s/d 30 Januari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Ghufron.

Ghufron mengatakan Adi diduga telah merugikan negara sebesar Rp 27 miliar. Dia menyebut kerugian itu berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar.

"Akibat perbuatan tersangka AW dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar," katanya.

Atas perbuatannya, Adi Wibowo disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.