Rahmat Effendi Kena OTT KPK, RK Bicara Integritas ke ASN Pemkot Bekasi

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 17:13 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) mengunjungi Pemkot Bekasi. Di depan ASN Pemkot Bekasi, RK bicara soal kontemplasi hingga integritas. (M Hanafi/detikcom)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) mengunjungi Pemkot Bekasi. Di depan ASN Pemkot Bekasi, RK bicara soal kontemplasi hingga integritas. (M Hanafi/detikcom)
Bekasi -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Di depan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bekasi, RK bicara soal kontemplasi.

Kunjungan RK ini menjadi yang pertama setelah Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (Pepen) terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1).

"Tadi saya hadir memberikan arahan, evaluasi, kontemplasi, kepada para ASN di Pemerintah Kota Bekasi," kata RK di Plaza Pemkot Bekasi, Jl Ir H Juanda, Bekasi, Selasa (11/1/2022).

Dalam kunjungan ini, RK didampingi Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini memberi tiga poin wejangan kepada ASN Pemkot Bekasi.

"Kami mengingatkan lagi tentang tiga hal dalam membangun sebuah kota, provinsi, bernegara. Pertama pakta integritas tidak boleh dicederai. Kedua harus selalu melayani, bukan dilayani. Ketiganya harus selalu beradaptasi menjadi lebih profesional," sambungnya.

Diketahui, Pepen ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

Terkait hal itu, RK menyinggung soal penerapan teknologi sistem penghitungan komputer untuk menggantikan mekanisme lelang jabatan. Dia menyebut sistem tersebut sudah diterapkan di Pemprov Jawa Barat.

"Teknologi rotasi-rotasi dengan sistem komputer yang membuat Jawa Barat satu-satunya unit institusi negara yang jabatan itu tidak perlu lelang, saking objektifnya sistem teknologi itu. Itu bisa memutus potensi jual-beli jabatan," jelasnya.

Dia juga menjelaskan adanya peleburan jabatan ASN berstatus eselon 4 menjadi jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Barat. RK menyebut di masa depan alur birokrasi akan dilakukan berdasarkan target.

"Kita sudah memulai di Jawa Barat juga di mana eselon 4-nya sudah dilebur menjadi fungsional, sehingga yang terjadi adalah birokrasi berdasarkan kegiatan. Nah itu, yang pasti di masa depan akan dipraktikkan di Bekasi seperti di Jawa Barat adalah birokrasi berdasarkan target, karena ini alur rutinitas saja," sambungnya.

Dia meminta pelayanan publik terhadap warga Bekasi tidak boleh terganggu. Dia menegaskan akan mengawal langsung dan akan sering berkunjung ke Bekasi.

"Pelayanan publik tidak boleh terganggu, warga Bekasi, Kota Bekasi harus tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal. Saya kawal langsung dari Bandung dan saya akan sering mampir juga untuk memastikan apa yang saya sampaikan reformasi birokrasi dilaksanakan baik oleh jajaran Pemkot Bekasi," tegasnya.

(jbr/jbr)