Kritik Mengemuka Saat Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Jan 2022 21:31 WIB
Kasdam Bukit Barisan Brigjen TNI Untung Budiharto
Mayjen Untung Budiharto saat masih berpangkat brigjen (Khairul Ikhwan/detikcom)
Jakarta -

Pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menuai kritik. Untung Budiharto merupakan mantan anggota Tim Mawar, sebuah tim yang diduga menjadi dalang pelanggaran HAM berat pada 1998.

Kritik terhadap pengangkatan Mayjen Untung Budiharto datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS kecewa terduga pelaku pelanggaran HAM berat kembali menambah daftar panjang eks anggota Tim Mawar yang diberi posisi strategis.

"Saya ingin mengucapkan sebuah kekecewaan yang berat di mana pemerintah kembali gagal menuntaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat jumpa pers virtual, Jumat (7/1/2022).

"Salah satu kekecewaannya dengan diangkatnya beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke dalam posisi-posisi strategis, di antaranya seperti Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, dan sebagainya. Dan di tahun 2021 ditambah anggota eks Tim Mawar yang menjadi jajaran dari Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang ada lagi anggota eks Tim Mawar yang menjadi, menduduki jabatan Pangdam Jaya, yang juga posisi strategis," lanjutnya.

Fatia menganggap penunjukan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya membuktikan pemerintah tidak berkomitmen dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menduduki posisi strategis, maka akan semakin sulit kasus HAM berat tersebut terungkap.

"Dan mencerminkan tidak adanya penghormatan dan komitmen yang diberikan kepada pemerintah terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di mana sebetulnya ketika semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, maka semakin menyulitkan untuk kasus ini bisa dibawa ke ranah semestinya sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000," ucapnya.

"Namun hari ini ternyata pemerintahan Joko Widodo bergerak secara kontradiktif dan malah mengangkat orang-orang yang memiliki masalah di masa lalu dan masalahnya cukup serius, yaitu menjadi pejabat publik dan bahkan menempatkan pada posisi strategis tersebut," tambah Fatia.

Lebih lanjut Fatia menilai pengangkatan tersebut hanya sebagai bentuk balas budi. Pemerintah, kata Fatia, tidak mengindahkan sejarah masa lalu.

"Sebetulnya penempatan posisi ini terhadap eks Mawar atau aktor pelanggar HAM berat lainnya hanyalah semata-mata sebagai bentuk balas budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi tersebut, sehingga tidak mengindahkan sama sekali terkait sejarah yang seharusnya diselesaikan pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...

Saksikan Video 'Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya, Ortu Korban Penculikan: Kami Diinjak!':

[Gambas:Video 20detik]