.webp)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merasa kecewa karena sejumlah mantan anggota Tim Mawar menduduki jabatan strategis baik di kementerian maupun lembaga. Salah satunya Mayjen Untung Budiharto yang diangkat sebagai Pangdam Jaya.
"Saya ingin mengucapkan sebuah kekecewaan yang berat di mana pemerintah kembali gagal menuntaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat jumpa pers virtual, Jumat (7/1/2022).
"Salah satu kekecewaannya dengan diangkatnya beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke dalam posisi-posisi strategis, di antaranya seperti Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, dan sebagainya. Dan di tahun 2021 ditambah anggota eks Tim Mawar yang menjadi jajaran dari Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang ada lagi anggota eks Tim Mawar yang menjadi, menduduki jabatan Pangdam Jaya, yang juga posisi strategis," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fatia menilai pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menduduki posisi strategis, maka akan semakin sulit pengungkapan kasus HAM berat tersebut.
"Dan mencerminkan tidak adanya penghormatan dan komitmen yang diberikan kepada pemerintah terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di mana sebetulnya ketika semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, maka semakin menyulitkan untuk kasus ini bisa dibawa ke ranah semestinya sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000," ucapnya.
"Namun hari ini ternyata pemerintahan Joko Widodo bergerak secara kontradiktif dan malah mengangkat orang-orang yang memiliki masalah di masa lalu dan masalahnya cukup serius, yaitu menjadi pejabat publik dan bahkan menempatkan pada posisi strategis tersebut," tambahnya.
Lebih lanjut Fatia menilai pengangkatan tersebut hanya sebagai bentuk balas budi. Pemerintah, kata Fatia, tidak mengindahkan sejarah masa lalu.
"Sebetulnya penempatan posisi ini terhadap eks Mawar atau aktor pelanggar HAM berat lainnya hanyalah semata-mata sebagai bentuk balas budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi tersebut, sehingga tidak mengindahkan sama sekali terkait sejarah yang seharusnya diselesaikan pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," imbuhnya.
Keluarga korban pelanggaran HAM berat tak masalah Mayjen Untung jadi Pangdam Jaya di halaman berikut
