Kemnaker Bakal Sanksi Tegas P3MI yang Salurkan CPMI Secara Ilegal

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 21:50 WIB
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono.
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendalami dugaan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta Barat. Kemnaker menyatakan bakal memberikan sanksi tegas kepada P3MI yang terbukti terlibat dalam penempatan CPMI secara nonprosedural.

Hal tersebut diutarakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono, terkait sidak Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kemnaker, pada Kamis (6/1) di Kedoya, Jakarta Barat. Dari sidak tersebut, Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan perlindungan kepada delapan orang CPMI yang melarikan diri dari penampungan.

"Apabila ditemukan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terlibat, Kemnaker tidak akan segan untuk memberikan sanksi terhadap P3MI tersebut," jelas Suhartono dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2021).

Suhartono pun mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan setiap aktivitas yang dicurigai sebagai penempatan CPMI nonprosedural, dengan cara melakukan penampungan di rumah tinggal atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah peduli terhadap keselamatan CPMI," ungkap Suhartono.

Sementara itu, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI (P2MI) Kemnaker Rendra mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berniat untuk bekerja ke luar negeri agar jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang saku dan gaji besar. Ia berpesan agar CPMI memastikan proses penempatan dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan sesuai dengan prosedur.

"Untuk melihat izin perusahaan, dapat dilihat pada aplikasi jendela PMI di android, atau dapat bertanya kepada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)," urai Rendra.

(akd/ega)