Kemnaker Dampingi CPMI Lapor ke Polisi soal Dugaan Perdagangan Orang

Dea Duta Aulia - detikNews
Selasa, 04 Jan 2022 22:56 WIB
Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binariksa) mendampingi 59 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural atas dugaan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penguasaan paspor yang diambil sponsor (ZB) ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/1/2022).

Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT dengan Nomor laporan bernomor: STTLP/B/42/1/2022/SPKT/Polda Metro Jaya yang ditandatangani oleh Kepala Siaga 3 SPKT, Komisaris Sri Miharti.

"Pendampingan pelaporan ini sebagai bukti keseriusan Kemnaker menangani CPMI nonprosedural," kata Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2022).

Ia juga menjelaskan, laporan ini sebagai langkah koordinasi Pengawas Ketenagakerjaan dengan institusi Polri mengingat proses penempatan para CPMI tersebut dilakukan oleh pemberi kerja perseorangan (rumah tangga) dan bukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

Ia menambahkan, ZB dinilai telah melanggar Pasal 130 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi 'setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 Juta'.

"ZB juga diduga telah melanggar pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp120-600 juta bagi setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO," tambahnya.

Direktur Bina Riksa Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna mengungkapkan, pelaporan ini sebagai tindak lanjut dari Sidak Satgas Perlindungan PMI ke tempat penampungan PMI di Bintara, Bekasi, pada beberapa waktu lalu.

Yuli Adiratna menjelaskan, dalam sidak tersebut ditemukan 59 orang CPMI yang akan diproses untuk diberangkatkan ke negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) sebagai pekerja rumah tangga (domestic).

"Ke-59 CPMI yang ditahan paspornya tersebut, 52 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat (3), Jawa Timur (2), Banten dan Sulawesi Tenggara masing-masing 1 orang," kata Yuli.

Sementara itu, Koordinator Pelatihan Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat, FX. Watratan yang turut mendampingi pelaporan tersebut berharap pelakunya dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Penegakan hukum dilakukan agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku, termasuk siapa pun yang terlibat," kata FX. Watratan.

Salah satu CPMI asal Lombok, Baiq Rahmiati (29) mengatakan, dirinya kapok berurusan dengan pemberi kerja perorangan hingga harus mengeluarkan uang mencapai Rp 10 juta. Ia berharap, permasalahan ini segera selesai dan paspornya cepat kembali.

"Saya cuma ingin paspor cepat kembali dan pulang ketemu keluarga di rumah, " tutup Baiq.

(ega/ega)