Jabatan Anies Berakhir 2022, Bagaimana Nasib Larangan Sedot Air Tanah 2023?

Dwi Rahmawati - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 18:16 WIB
Ada kontaminasi mikroba pemakan otak, kota di AS diimbau tidak gunakan air keran
Ilustrasi air (Foto: BBC World)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mengatakan larangan penggunaan air tanah mulai 2023 bakal tetap berjalan meski Anies Baswedan tak lagi menjabat Gubernur DKI. Masa jabatan Anies memang bakal berakhir tahun ini.

"Kalau aturan kan dari zaman Pak Jokowi. Kalau kebijakannya belum diganti ya masih kita pakai terus. Bukan peraturan masa jabatan, memang buat kemaslahatan di kota ini," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Dia mengatakan larangan penggunaan air tanah itu bakal berlaku di daerah yang telah terjangkau layanan pipa air bersih. Menurutnya, layanan PAM bisa memenuhi kebutuhan warga.

"Nggak boleh pakai air tanah itu, kemarin terkait rapat-rapat yang saya ikuti, memang daerahnya sudah terlayani perpipaan. Jadi kalau ada pipa air PAM, ya kita lihat suplai ke sana mencukupi atau tidak,"sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang gedung dengan luas 5.000 meter persegi atau lebih serta gedung 8 lantai atau lebih untuk menyedot air tanah. Larangan itu berlaku mulai 2023. Sedangkan jabatan Anies di DKI bakal berakhir pada Oktober 2022.

"Setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023 kecuali untuk kegiatan dewatering," demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Pergub 93 Tahun 2021 yang dilihat, Kamis (6/1).

Pasal 2 sendiri berbunyi:

Kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian pengambilan air tanah di Zona Bebas Air Tanah meliputi:
a. luas lantai 5.000 m2 atau lebih; dan/ atau
b. jumlah lantai 8 atau lebih.

Meskipun begitu, tidak semua kegiatan pengambilan air tanah dilarang. Dalam pergub itu disertakan penentuan zona bebas air tanah. Selain itu, Anies Baswedan masih mengizinkan penyedotan air tanah untuk proses dewatering atau pengeringan area penggalian untuk bangunan bawah tanah.

(haf/haf)