Kebijakan Perubahan Nama Jalan Tuai Kritik, Ini Kata Bupati Kebumen

Rinto Heksantoro - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 18:10 WIB
Bupati Kebumen Siap Digugat Jika Kebijakannya Salahi Aturan
Foto: Dok. Pemkab Kebumen
Jakarta -

Kebijakan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat dan menuai pro kontra. Arif pun mempersilahkan kepada masyarakat untuk menggugat dirinya jika ada kebijakan yang dinilai salah.

Banyak masyarakat yang mendukung, namun ada juga yang tidak setuju dan menganggap kebijakan bupati menyalahi aturan. Misalnya, perubahan nama jalan dan penetapan jalan satu arah di Kebumen.

Arif pun menghargai pihak-pihak yang tidak setuju atas kebijakannya tersebut. Namun ia menegaskan, semua kebijakan itu sudah sesuai aturan. Pihaknya siap membuka ruang dialog kepada masyarakat guna membahas sejumlah kebijakan yang dianggap salah. Namun dengan catatan tidak perlu disampaikan dengan cara ribut-ribut melainkan kepala dingin.

"Silahkan kalau mau ketemu silahkan, kami terbuka. Kalau ada yang tidak setuju sampaikan, ini negara demokrasi. Kami sangat terbuka ada ruang dialog, tidak perlu ribut-ribut sampaikan secara dingin, elegan dan bijak. Tidak ada pemerintahan kami itu anti kritik, otoriter, tidak ada," kata Arif Sugiyanto saat ditemui di Pendopo Kabumian, Jumat (7/1/2022).

Bahkan, Arif menegaskan jika dalam dialog itu tidak ada titik temu dan masih menganggap kebijakannya salah atau menyalahi aturan, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk menggugat ke pengadilan dengan menempuh jalur hukum. Apapun keputusan pengadilan, bupati menyatakan siap mengikuti.

"Kalau dialog tidak cukup, masih dianggap bupati salah, menyalahi aturan. Silahkan gugat ke pengadilan. Semua ada wadahnya, mekanisme jelas. Negara memberikan ruang. Apapun keputusan pengadilan saya Bupati mengikuti dan patuh pada hukum," tegasnya.

Menurutnya, perubahan nama jalan jelas sudah ada perencanaan dan aturannya, tidak asal-asalan. Tentang rupa bumi itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021, di mana perubahan nama jalan kabupaten itu menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Aturan sudah ada tapi kita masih perihatin beberapa ruas jalan ini belum disesuaikan dengan kondisi di Kebumen. Contohnya jalan Kutoarjo itu ada dalam kota dari terminal lama sampai Kutoarjo sana. Padahal Kutoarjo bukan daerah Kebumen. Kita ganti dengan Jalan KH. Hasyim Asy'ari sampai lampu merah Kedungbener karena sudah masuk jalan kabupaten," jelasnya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan perubahan nama jalan tersebut sampai saat ini masih dalam proses pengumuman sosialisasi pengenalan. Seiring dengan itu, ia menyampaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdampak. Misalnya terkait perubahan KTP dan catatan sipil lainnya.

"Kita siap mengurus dan memberikan pelayanan secara gratis. Tidak serta merta dibiarkan begitu saja," lanjutnya.

Begitu juga terkait kebijakan lain, Shrimp Estate atau tambak udang modern. Bagi masyarakat yang tidak setuju, pihaknya menegaskan tanah yang akan dibangun adalah milik pemerintah daerah. Shrimp Estate nantinya akan memberikan keuntungan pemerintah daerah dalam kenaikan PAD.

Arif menyebut pendapatan asli daerah dari tanah tersebut sekarang ini kurang lebih hanya Rp 150 juta - Rp 200 juta per tahun. Namun dengan adanya shrimp estate, PAD Kebumen akan mencapai puluhan miliar.

"Kalau pembangunan ini mau dikorupsi apanya yang mau dikorupsi, itu dana dari pusat, yang bangun pusat," terangnya.

Arif menyadari sebagai seorang pemimpin tidak mungkin kebijakannya bisa menyenangkan seluruh masyarakat. Pro kontra itu pasti ada, prinsip itu berlaku bagi semua kepala daerah bahkan presiden sekalipun. Bupati sadar, ia tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang karena manusia serba terbatas.

"Nabi yang sudah sangat mulia saja masih saja ada yang tidak suka, masih saja ada yang mencemooh betul nggak?. Apalagi saya. Karena itu saya sadar, kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi seorang pemimpin harus tegas berani, tidak boleh ragu. Tidak mungkin demi memikirkan satu orang, saya harus mengorbankan ribuan orang," tandasnya.

(akd/ega)