Ma'ruf Ungkap Pertimbangan Jokowi Siapkan Kursi Wamendagri

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 13:49 WIB
Maruf Amin saat kunjungan kerja ke Jayapura
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: dok. Setwapres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka posisi wakil menteri (wamen), yakni di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wapres Ma'ruf Amin mengatakan penambahan posisi Wamendagri didasari oleh besarnya volume pekerjaan.

"Saya kira kan itu perlu wamen apa tidak, itu disesuaikan dengan kebutuhan volume pekerjaan," kata Ma'ruf saat memberikan keterangan pers seusai berolahraga pagi di Pantai Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tengah, Jumat (7/1/2022).

Ma'ruf yakin Jokowi sudah memiliki pertimbangan terkait kementerian yang memiliki pekerjaan besar. Dia menekankan bertambahnya wamen bukan untuk menampung partai.

"Saya kira Presiden sudah mempertimbangkan kementerian-kementerian mana yang volume pekerjaannya besar tidak semata-mata menampung... walaupun nanti cerminannya pada mencerminkan representasi partai ya," ujarnya.

"Tetapi orientasi pertamanya pada kebutuhan volume pekerjaan yang tidak cukup ditangani oleh menteri. Karena itu, dibuatlah wakil wakil kementerian," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf lantas menilai Kemendagri memiliki pekerjaan yang besar, mengingat hal yang perlu diurusi masalah di seluruh provinsi.

"Kemendagri mungkin dianggap volume (pekerjaannya) cukup besar karena menangani masalah provinsi, kabupaten, kota, sehingga perlu ada penambahan wakil menteri," katanya.

Posisi Wamendagri tertulis dalam aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri. Perpres ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2021.

Berdasarkan Perpres yang diterima detikcom, Rabu (5/1/2021), nantinya tugas Mendagri akan dibantu oleh Wamendagri. Posisi ini sebelumnya tidak ada. Wamendagri akan ditunjuk oleh Presiden.

Wamendagri akan bertanggung jawab langsung kepada Mendagri. Sedangkan dalam ruang lingkup tugasnya, Wamendagri akan ikut merumuskan dan melaksanakan kebijakan Kemendagri.

(eva/gbr)