Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Ketua DPP Partai NasDem, Saan Mustofa, menilai posisi Wamendagri berkaitan dengan beban kerja Pemilu 2024.
"Tentu Presiden juga punya banyak pertimbangan (pos Wamendagri diteken), yang pertama terkait dengan beban kerja," ujar Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Saan menilai pelaksanaan Pemilu 2024 cukup berat bagi Kemendagri. Terlebih, kata dia, dalam waktu dekat sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatan dan harus diganti.
"Apalagi nanti Kemendagri akan menghadapi beban yang berat, pekerjaan yang besar, dia akan ada Pemilu 2024 serentak nasional, ada pilkada ada, pilpres," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPR itu.
"Bahkan juga nanti Mendagri harus menyiapkan para penjabat karena akan banyak kepala daerah yang sudah berakhir di tahun 2022. Ada tujuh gubernur, kan, di 2022 akan berakhir," lanjutnya.
Lantas, menurutnya, tak mengherankan jika kursi pimpinan di Kemendagri itu ditambah. Selain itu, dia menilai penambahan pos Wamendagri ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet.
"Maka menurut saya memang penting dan masuk akal kalau misalnya presiden membuat, membentuk Wamendagri," katanya.
"Ya menurut saya kalau dari semua yang sudah dilakukan Pak Jokowi terkait dengan soal wamen ya dari beberapa tahun ke belakang kan sudah dibentuk banyak wamen tapi belum diisi. Nah, mungkin Pak Jokowi ingin itu semua diisi nanti bersamaan dengan reshuffle dilakukan," katanya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
