.webp)
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritik penambahan posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Kamhar mengatakan penambahan Wamendagri ini bertolak belakang dengan janji Jokowi, yang membangun kabinet ramping.
"Dalam praktik yang kita saksikan, baik untuk postur kabinet maupun jumlah kementerian dan termasuk penambahan jabatan wamen ini, justru bertolak belakang dengan janji Jokowi untuk membangun kabinet ramping yang gesit bekerja melayani rakyat," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1/2022).
"Yang terbentuk adalah sebaliknya, kabinet tambun yang lamban, bahkan obesitas. Ini menjadi penyakit yang berimbas pada kinerja birokrasi akibat kompromi politik yang overdosis," lanjut Kamhar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kamhar menilai kursi Wamendagri sensitif, terlebih menjelang kekosongan jabatan kepala daerah yang habis pada 2022 atau 2023. Total bakal ada lebih dari 200 kursi kepala daerah yang kosong.
"Kursi Wamendagri ini menjadi sensitif, apalagi pada 2022 ini akan ada 101 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan dan 170 daerah pada 2023. Jadi total akan ada 24 plt gubernur dan 247 plt bupati/wali kota yang penempatannya menjadi kewenangan Kemendagri," ujarnya.
Kamhar khawatir posisi Wamendagri nanti akan jadi rentan intervensi terhadap kepentingan partai politik.
"Ini berarti meliputi lebih dari 80 persen pemilih nasional, apalagi para plt ini memiliki masa jabatan yang panjang dan menghadapi dua perhelatan politik akbar nasional, yaitu pemilu (pileg dan pilpres serentak) serta pilkada serentak," ucapnya.
"Karenanya, menjadi sangat rentan diintervensi kepentingan politik parpol penguasa. Kritisisme publik dan kontrol dari masyarakat sipil sangat diperlukan agar birokrasi tak menjadi alat pelanggengan kekuasaan kelompok yang berkuasa," lanjut Kamhar.
(eva/tor)
