Masih Pandemi, RI Prioritaskan Diplomasi Kesehatan di 2022

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 18:21 WIB
Menlu Retno buka Bali Democracy Forum (Matius Alfons-detikcom)
Foto: Menlu Retno buka Bali Democracy Forum (Matius Alfons-detikcom)
Jakarta -

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap diplomasi Indonesia masih akan terus mengupayakan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dan global. Ia mengatakan pandemi telah menyadarkan dunia bahwa ketahanan kesehatan menjadi hal yang sangat krusial.

"Tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global," kata Retno dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1/2022).

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2022 yang digelar secara virtual, Retno pun mengungkap sejumlah upaya Indonesia dalam membangun ketahanan kesehatan. Menurutnya, kerja sama jangka panjang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan, baik obat-obatan maupun vaksin.

Selain itu, ia menilai Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin, termasuk melalui Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Di tingkat global, Retno mengatakan bahwa arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Ia menambahkan penguatan arsitektur kesehatan global ini juga menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia di G20.

"Indonesia juga menilai penting sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemi. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut," tandasnya.

Lebih lanjut, Retno mengungkap Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengkoordinasikan aksi global di bidang kesehatan serta pembentukan mekanisme pendanaan kesehatan bagi negara berkembang.

(prf/prf)