Kemlu Catat Perundingan Diplomasi Kedaulatan Naik 2x Lipat di 2021

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 16:21 WIB
Menlu Retno Marsudi
Foto: detikcom
Jakarta -

Di sepanjang 2021, Indonesia terus berupaya bangkit dari dampak pandemi dengan memfokuskan perhatian di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Meski demikian, kedaulatan NKRI juga tak dikesampingkan dalam upaya diplomasi Indonesia di 2021.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkap para diplomat terus bekerja untuk memperkuat diplomasi kedaulatan, salah satunya dengan melakukan negosiasi perbatasan yang menjadi elemen penting dari diplomasi kedaulatan.

Ia menyebutkan, di sepanjang tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan oleh Indonesia dengan 4 negara lain, yakni Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam.

"Yang menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi di 2021 ternyata 2x lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali," ungkap Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang disiarkan secara virtual oleh detikcom, Kamis (6/1/2022).

Diketahui, sejumlah capaian yang dihasilkan di antara 17 perundingan tersebut antara lain

- Finalisasi Draft Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan dengan Malaysia

- Sepakat memulai perundingan Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di tahun 2022 dengan Filipina

- Eksplorasi teknis penarikan garis batas ZEE parsial di segmen North Section A (West) dengan Palau

- Eksplorasi teknis penarikan garis batas ZEE yang berbeda dengan garis Landas Kontinen 2003 dengan Vietnam

Retno menegaskan bahwa di tahun 2022 ini, pihaknya akan mengupayakan akselerasi intensitas perundingan perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ia menambahkan, perundingan perbatasan baik di darat maupun maritim akan terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, ia menjabarkan dalam upaya perundingan batas maritim, pihaknya berharap dapat Indonesia dan Malaysia dapat segera menandatangani perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan.

Sementara itu, kata Retno, Indonesia menargetkan tercapainya kesepakatan parsial dengan Palau dalam perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas ZEE yang akan dilanjutkan. Adapun dengan Filipina, pihaknya memiliki 2 rencana yakni perundingan penetapan Batas Landas Kontinen di tingkat teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan Batas Landas Kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda.

Adapun dengan Vietnam, pihaknya akan melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Retno menyebutkan, perundingan batas maritim dengan berbagai negara ini dilakukan dengan berlandaskan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang merupakan hukum internasional.

"Secara khusus saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegas Retno.

"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang tidak diakui secara internasional," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Retno pun mengungkap fokus diplomasi kedaulatan dalam upaya perundingan perbatasan darat di 2022.

"Untuk batas darat di 2022, prioritas akan diberikan antara lain dengan Malaysia untuk menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems sektor timur, termasuk pulau Sebatik," tutur Retno.

Selain itu, Retno mengungkap pihaknya juga akan menyelesaikan sisa 2 Unresolved Segments dengan dengan Timor Leste. Adapun upaya ini akan dilakukan sesuai dengan Agreed Principles yang telah disepakati di 2019 lalu.

Menurutnya, kedua tim perunding juga telah menyepakati bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perihal perbatasan darat ini tuntas.

Sebagai informasi, PPTM Luar Negeri 2022 ini tak hanya menghadirkan pidato capaian diplomasi Indonesia di berbagai bidang dalam satu tahun ke belakang serta prioritas kebijakan luar negeri di 2022 saja. Dalam kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri juga mengumumkan penghargaan Adam Malik Awards yang dianugerahkan kepada para jurnalis dan media massa yang berpartisipasi aktif dalam keterbukaan informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.

(ega/ega)