Kunjungan kerja (kunker) sejumlah pejabat Bappenas bersama perwakilan Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI ke Kazakhstan sempat menuai polemik. Wakil Ketua Pansus RUU IKN DPR Saan Mustopa memastikan, setelah Kazakhstan, tidak ada lagi agenda kunker ke luar negeri (LN).
"Rasanya nggak (tidak ada lagi agenda kunker ke luar negeri). Jadi ini cukup dengan apa yang dilakukan ke Kazakhstan saja. Jadi tidak ada yang ke tempat-tempat lain," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Saan mengaku tak ikut kunker Bappenas dan Pansus RUU IKN ke Kazakhstan. Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengaku belum mendapatkan penjelasan perihal hasil kunker tersebut.
"Saya kebetulan nggak ke sana. Saya juga belum mendapatkan update terkait dengan itu," terangnya.
"Tapi memang Bappenas dan juga mungkin di pansus memandang penting juga untuk melihat negara-negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota dan dianggap sukses misalnya," imbuh politikus NasDem itu.
Seperti diketahui, sejumlah anggota Pansus RUU IKN bersama pejabat Bappenas pekan ini melakukan kunker ke Kazakhstan. Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan kegiatan kunker itu merupakan permintaan pemerintah.
"Bahwa untuk studi banding Kazakhstan itu adalah permintaan pemerintah ke DPR. Clear, ya, harus jelas, ya. Bukan keinginan DPR," ujar Indra Iskandar saat dihubungi, Senin (3/1/).
"Jadi kenapa DPR ikut berangkat karena pemerintah ingin sekali DPR ikut dalam tim pemerintah yang melakukan studi banding. Jadi bukan inisiatif DPR, lho, ini," sambung dia.
Indra menekankan RUU IKN merupakan produk legislasi inisiatif pemerintah. Dia menjelaskan kegiatan studi banding ke Kazakhstan dianggap perlu lantaran negara itu pernah melakukan pemindahan ibu kota negara.
"Pertama, undang-undangnya adalah inisiatif pemerintah. Kedua, studi banding itu adalah bagian pelengkap untuk memahami model suatu ibu kota negara, salah satunya Kazakhstan, yang melakukan pindah ibu kota itu. Itu salah satu bentuk yang dianggap substansi," ujar Indra.
(fca/zak)