Yasonna Paparkan Jurus Kebut RUU TPKS Sesuai Arahan Jokowi

Karin Nur Secha - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 13:03 WIB
Menggunakan kemeja putih, Yasonna tiba di RSU Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/9/2021) pukul 13.30 WIB.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan pemerintah sudah sangat siap untuk menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar segera disahkan DPR. Terlebih sudah banyak yang menginginkan dan menekan RUU TPKS dibahas oleh DPR.

"Kami pemerintah sudah sangat siap untuk menindaklanjuti rencana undang-undang ini. Kita tahu benar perkembangan-perkembangan terakhir, tekanan-tekanan publik dari masyarakat untuk menginginkan agar RUU TPKS dapat kita segera dibahas di DPR," ujar Yasonna kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Yasonna mengatakan telah berkomunikasi dengan ketua Badan Legislatif (Baleg) jauh sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan untuk menyegerakan disahkannya RUU TPKS. Dia menyebut surat presiden (surpres) juga akan dikirim ke DPR melalui menteri yang ditunjuk.

"Dan kita harapkan memang kemarin akhir tahun lalu ini sudah mau diselesaikan. Tapi karena masih ada sedikit ganjalan di antara fraksi, kita harapkan di masa sidang yang akan datang DPR sudah dapat mengesahkan ini sebagai RUU usul inisiatif DPR dan nanti dikirim kepada Presiden," jelas Yasonna.

"Untuk surpres tentunya akan mengirim surpres menunjuk menteri yang akan menindaklanjutinya," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dua menterinya untuk mengawal proses pembahasannya RUU TPKS agar segera disahkan DPR. Keduanya adalah Menkumham Yasonna Laoly serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Gusti Bintang Puspayoga.

Jokowi meminta dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Jokowi meminta ada langkah-langkah percepatan.

"Saya juga telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR RI," ujar Jokowi.

"Sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat. Masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," sambung Jokowi.

(dek/imk)