Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merasa sedih dan prihatin Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tri menceritakan komunikasi terakhir dengan Rahmat Effendi sebelum ditangkap KPK.
"Terakhir (komunikasi) itu kemarin pada waktu selesai paripurna," kata Tri Adhianto kepada wartawan di Hall Futsal, Perum Jasa Tirta II, Kota Bekasi, Kamis (6/1/2022).
Seharusnya, Tri mendampingi Rahmat Effendi saat rapat paripurna di DPRD Kota Bekasi. Namun Tri berhalangan hadir secara langsung karena ikut takziah seorang ulama yang meninggal dunia.
"(Selesai takziah) saya mau ke gedung Dewan (DPRD Kota Bekasi) macet, jadi makanya saya sudah izin (memantau rapat via Zoom)," tuturnya.
Tri membeberkan pembicaraannya dengan Rahmat Effendi selepas rapat paripurna. Kala itu Tri membahas mengenai sejumlah peraturan daerah.
"Selesai kegiatan (paripurna), saya sempat komunikasi juga karena ada beberapa perda yang dicabut dan disahkan. Jadi ada beberapa yang beliau (Rahmat Effendi) juga minta kepada saya untuk kemudian lanjutnya terkait dengan perda yang sudah disepakati dengan OPD-OPD yang ada," lanjutnya.
Namun, setelah Rahmat Effendi ditangkap KPK, Tri tidak bisa lagi menghubunginya. "Belum bisa karena beberapa kali saya hubungi beliau masih nggak bisa dihubungi," ucap Tri.
Ditanya terkait plt posisi wali kota, Tri belum mengetahuinya. Ia masih menunggu perintah Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat.
Diberitakan sebelumnya, Rahmat Effendi ditangkap KPK. KPK menduga Rahmat Effendi terlibat dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.
Selanjutnya, Ali menyebut ada 12 orang total yang diamankan saat OTT pada Rabu (5/1), di antaranya ada ASN Pemkot dan pihak swasta.
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan beberapa pihak. Sejauh ini ada sekitar 12 orang," ujarnya.
"Di antaranya Wali Kota Bekasi, ASN Pemkot Bekasi, dan beberapa pihak swasta," tambahnya.
(isa/imk)