Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Selama menjabat Walkot Bekasi, Pepen pernah menuai beberapa kontroversi.
Sebagaimana diketahui, KPK melakukan OTT di Kota Bekasi. Salah satu pejabat yang terjaring OTT adalah Pepen. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
"Betul ada tangkap tangan di Bekasi, kita masih bekerja," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/1/2022).
Dia belum menjelaskan detail apa kasus yang membuat Pepen terjaring OTT KPK. Menurutnya, tim penyelidik KPK masih terus bekerja.
"Tolong bersabar beri waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan ke publik," ucapnya.
Kini, para pihak yang ditangkap itu telah dibawa ke gedung KPK. Firli mengatakan Pepen dan pihak lain yang kena OTT sedang diperiksa.
"Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan," ujar Firli.
Para pihak yang terjaring OTT KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Selama menjabat, Pepen pernah membuat sejumlah kontroversi. Dirangkum detikcom, Rabu (5/1), berikut ini daftar kontroversi Pepen:
1. Pemberhentian Sementara Layanan Jamkesda
Pada 2020, sempat beredar foto surat edaran mengenai pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) bagi warga Bekasi per Januari 2020. Hal itu disebutkan karena fungsi dan peran Kartu Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) berupa BPJS Kesehatan serupa.
Pepen saat itu memastikan Kartu Sehat tetap beroperasi saat itu. Namun, Pepen menyebut pelayanan Kartu Sehat terpaksa dihentikan sementara bagi warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi double cost sesuai saran dari KPK.
"Orang yang punya BPJS, yang ditawari (oleh) perusahaan kesertaannya, itu nggak boleh duplikasi (punya KS), takut nanti ada double cost," kata Pepen di Pendopo Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (9/12/2019).
Baca juga: Pernyataan Jubir KPK Benarkan OTT di Bekasi |
Penghentian pelayanan KS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan berlaku per Januari 2020. Saat itu, sistem ini harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Tonton video 'KPK Gelar OTT di Bekasi, Ada yang Diamankan!':
(rdp/fjp)