Yakin Polisi Punya Bukti, Ini Analisa Pakar Pidana soal Kasus Bahar Smith

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 15:47 WIB
Habib Bahar bin Smith
Foto: Habib Bahar bin Smith (Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad yakin polisi telah memiliki dua alat bukti dalam menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka, dan menahannya. Suparji menuturkan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan proses hukum terhadap Bahar Smith dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya proses di kepolisian.

"Dalam konteks ini, saya melihat bahwa tentunya polisi sudah mendasarkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Hal ini dapat diuji penetapan tersangkanya sah atau tidak melalui praperadilan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian. Tindakan menersangkakan Bahar Smith dapat diuji di praperadilan sekiranya ada yang keberatan apakah sah atau tidak," jelas Suparji kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

Suparji menuturkan dalam proses hukum, penyidik berwenang menyelidiki lalu menyidik. Saat menemukan sedikitnya dua alat bukti terkait kasus yang ditangani, penyidik dapat menetapkan pihak yang sedang diproses menjadi tersangka.

"Salah satu kewenangan dari penyidik adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan jika menemukan minimal dua alat bukti itu dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka atas suatu dugaan tindak pidana," terang Suparji.

Suparji membedah pasal yang dijeratkan kepada Bahar Smith oleh kepolisian. Pasalnya yaitu 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 55 KUHP; dan atau Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo Pasal 55 KUHP; dan atau Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A UU ITE Jo Pasal 55 KUHP terkait ceramahnya soal peristiwa KM 50.

"Kalau kita lihat yang disangkakan terhadap Bahar Smith adalah Pasal 14, 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang jadi unsur dari Pasal 14 dan 15 adalah adanya penyebaran berita bohong," terang Suparji.

"Ayat 1 itu dengan sengaja disebarkan supaya timbul keomaran di masyarakat. Kalau ayat 1 itu kesengajaan. Ayat kedua, adanya berita yang masih belum jelas, tetapi diduga itu adalah bohong, tapi sudah disebarkan, ini adalah tentang kekhilafan, kelalaian dengan menebarkan berita," sambung Suparji.

Suparji menjelaskan sementara itu Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 menyebutkan soal berita yang tak lengkap, tak pasti dan berlebihan yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. "Jadi Pasal 14 maupun 15 yang harus dibuktikan bukan sekedar berita bohong atau hoax, tapi adalah akibat keonaran yang di masyarakat harus dibuktikan," sambung Suparji.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.