Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin berharap vaksin booster bisa lebih efektif menjangkau sebanyak-banyaknya warga demi menjamin terciptanya herd immunity. Ia pun menilai vaksin booster lebih baik diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat kurang mampu agar jangkauannya semakin luas.
"DPD memberikan mendukung sepenuhnya program vaksin COVID-19 booster kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, apalagi dilakukan secara cuma-cuma atau gratis, terutama bagi mereka yang tidak mampu," kata Mahyudin dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1/2022).
Pernyataan ini diberikan Mahyudin dalam menanggapi program booster vaksin COVID-19 yang rencananya dimulai 12 Januari 2022 mendatang. Diketahui, program booster vaksin yang diperuntukkan bagi usia dewasa ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Lebih lanjut, Mahyudin mengatakan program ini harus dilakukan secara serius. Sebab menurutnya hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah juga mengutamakan keselamatan masyarakat di samping pemulihan ekonomi.
"Pemerintah harus serius melaksanakan vaksinasi booster ini, sebagai bukti bahwa keselamatan masyarakat juga penting, selain pemulihan ekonomi. Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama mereka yang tak mampu," ungkapnya.
Mahyudin pun berharap persebaran vaksinasi booster ini memperhatikan pemerataan bagi seluruh daerah agar tak terkesan hanya fokus pada wilayah tertentu saja. Ia menambahkan, berdasarkan data program vaksinasi tahap 1 dan 2, masih terlihat adanya kesenjangan persebaran vaksinasi di beberapa daerah.
"Demi mencapai herd immunity di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerataan vaksinasi booster harus terus diperhatikan. Pastikan seluruh rakyat yang memenuhi syarat betul-betul mendapat pelayanan vaksinasi," tandasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum dimulai pada Rabu, 12 Januari 2022. Keputusan ini disampaikan Kepala Negara saat rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta.
Selain itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga mengungkap vaksin booster diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Adapun jangka waktu antara penyuntikan dosis kedua dan ketiga, yakni lebih dari enam bulan.
