.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang ekspor batu bara selama Januari 2022. Sikap berbeda ditunjukkan dua partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Partai Gerindra dan PDIP soal ekspor batu bara.
Larangan ekspor batu bara diinformasikan dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin. Surat tertanggal 31 Desember 2021 itu ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Pemegang PKP2B, Direktur Utama Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak, serta Direktur Utama Perusahaan Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
"Dilarang melakukan penjualan batu bara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022," demikian isi surat tersebut dikutip detikcom, Sabtu (1/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra Dukung Jokowi
Partai Gerindra menilai keputusan pemerintah melarang ekspor batu bara sudah tepat. Sebab, harga batu bara kini dinilai sedang meroket dan akan menjadi ancaman bagi suplai kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri.
"Larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar. Karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri. Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/1).
Keputusan larangan ekspor batu bara dinilai menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengatasi ancaman krisis energi yang dihasilkan dari batu bara, terutama terkait dengan pembangkit listrik dalam negeri. Di sisi lain, batu bara dinilai sumber energi yang didapat dengan harga murah dan mudah diperoleh sebelum harga batu bara melambung tinggi seperti saat ini.
"Ketika harga batu bara dunia lesu, para pengusaha batu bara berlomba menjual produknya ke PLN, karena harga PLN lebih bagus daripada harga dunia. Tapi ketika harga batu bara dunia melambung tinggi di bawah harga PLN, mereka tidak lagi mensuplai batu bara pada PLN. Ini artinya PLN bisa terancam suplai batu baru yang pada akhirnya mengancam suplai listrik baik kepada rakyat atau industri," ujar Muzani.
"Inilah sikap yang tidak fair. Kepentingan nasional dikalahkan oleh kepentingan dagang. Kalau itu dibiarkan, maka ancaman terhadap suplai listrik bisa menjadi persoalan. Demikian juga dengan tingkat kompetisi dari produk-produk industri kita yang bisa terganggu karena persoalan suplai batu bara bagi industri," lanjut Wakil Ketua MPR itu.
PDIP Beda Sikap
Sikap berbeda ditunjukkan PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi, Said Abdullah, menilai keputusan larangan ekspor batu bara mendadak. Kebijakan itu dinilai tak baik bagi dunia usaha.
"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Said kepada wartawan, Senin (3/1).
Lihat video 'Blak-blakan Darmawan Prasodjo: 2026, PLN Haramkan Batu Bara':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia sebaiknya tidak menutup diri. Pelarangan ekspor batu bara ini membuat sejumlah pengusaha meradang dan meminta kebijakan ini ditinjau ulang.
"Wajar bila sejumlah perusahaan batu bara Tanah Air meradang dan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pelarangan ekspor batu bara," kata Said.
Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, senada dengan Gerindra mendukung penuh keputusan pemerintah menyetop ekspor batu bara untuk periode 1-31 Januari 2021. Cak Imin menilai kebijakan ini sudah sangat tepat demi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum dan dia meminta diperpanjang.
"Saya setuju (setop ekspor batu bara), ini sudah sangat tepat. Tapi kalau cuma sebulan, itu hanya sementara saja. Sebaiknya jangan cuma sebulan, toh kebutuhan kita ke batu bara juga masih tinggi," kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (4/1).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan partainya mau tak mau harus mendukung kebijakan pemerintah yang menyetop sementara ekspor batu bara. Meski begitu, menurutnya, PLN harus berbenah diri dengan menata sistem rantai pasokan.
"Terkait kebijakan ini, suka ataupun tidak suka, ya, dengan amat sangat terpaksa harus didukung," ujar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Selasa (4/1).
"Namun perlu menjadi catatan, masak iya kita harus seperti ini terus. Situasi ini bisa terjadi karena PLN terlambat berbenah diri dengan menata sistem supply chain serta mengubah sistem kontraknya menjadi kontrak jangka panjang," lanjut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Sikap sejumlah partai di dalam pemerintahan Presiden Jokowi pun berbeda terkait larangan sementara ekspor batu bara. Gerindra bersama dua partai lainnya berada di samping Jokowi setuju dengan larangan ekspor, sedangkan PDIP berada di seberang.
