Gerindra di Samping Jokowi soal Ekspor Batu Bara, PDIP di Seberang

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 04 Jan 2022 19:56 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang ekspor batu bara selama Januari 2022. Sikap berbeda ditunjukkan dua partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Partai Gerindra dan PDIP soal ekspor batu bara.

Larangan ekspor batu bara diinformasikan dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin. Surat tertanggal 31 Desember 2021 itu ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Pemegang PKP2B, Direktur Utama Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak, serta Direktur Utama Perusahaan Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

"Dilarang melakukan penjualan batu bara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022," demikian isi surat tersebut dikutip detikcom, Sabtu (1/1).

Gerindra Dukung Jokowi

Partai Gerindra menilai keputusan pemerintah melarang ekspor batu bara sudah tepat. Sebab, harga batu bara kini dinilai sedang meroket dan akan menjadi ancaman bagi suplai kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri.

"Larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar. Karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi suplai energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri. Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/1).

Keputusan larangan ekspor batu bara dinilai menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengatasi ancaman krisis energi yang dihasilkan dari batu bara, terutama terkait dengan pembangkit listrik dalam negeri. Di sisi lain, batu bara dinilai sumber energi yang didapat dengan harga murah dan mudah diperoleh sebelum harga batu bara melambung tinggi seperti saat ini.

"Ketika harga batu bara dunia lesu, para pengusaha batu bara berlomba menjual produknya ke PLN, karena harga PLN lebih bagus daripada harga dunia. Tapi ketika harga batu bara dunia melambung tinggi di bawah harga PLN, mereka tidak lagi mensuplai batu bara pada PLN. Ini artinya PLN bisa terancam suplai batu baru yang pada akhirnya mengancam suplai listrik baik kepada rakyat atau industri," ujar Muzani.

"Inilah sikap yang tidak fair. Kepentingan nasional dikalahkan oleh kepentingan dagang. Kalau itu dibiarkan, maka ancaman terhadap suplai listrik bisa menjadi persoalan. Demikian juga dengan tingkat kompetisi dari produk-produk industri kita yang bisa terganggu karena persoalan suplai batu bara bagi industri," lanjut Wakil Ketua MPR itu.

PDIP Beda Sikap

Sikap berbeda ditunjukkan PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi, Said Abdullah, menilai keputusan larangan ekspor batu bara mendadak. Kebijakan itu dinilai tak baik bagi dunia usaha.

"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Said kepada wartawan, Senin (3/1).

Lihat video 'Blak-blakan Darmawan Prasodjo: 2026, PLN Haramkan Batu Bara':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: