.webp)
Sebagai lembaga pembuat kebijakan sekaligus eksekutor, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membutuhkan dukungan banyak pihak. Karena itu, BRIN tak cukup cuma mendapatkan dukungan dari komunitas riset, melainkan juga butuh dukungan politik seperti terjadi di banyak negara.
"Kalau pengarahnya periset semua ya kurang kuat. Itu terjadi di semua negara juga. Kepala China Council itu dipimpin langsung kepala pemerintahan. Karena BRIN sudah langsung di bawah Presiden, maka Dewan Pengarahnya ada pengusaha, LSM, politisi, yang semuanya diharapkan bisa mendukung percepatan riset dan inovasi," papar Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko, M.Sc, dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (3/1/2022).
Setahu dia, politisi yang paling concern dengan riset dan science adalah Megawati. Karena itu, sangat wajar jika mantan Presiden RI itu dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain Megawati, kata Laksana Tri Handoko, figur lain yang kerap berbicara soal riset dan science adalah Prof BJ Habibie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibu Megawati itu yang pertama mendorong bagaimana agar kita mengelola biodiversity. Itu sebabnya, ada Perpres Kebun Raya. Beliau selalu mengingatkan, mulailah dari apa yang kita miliki: keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keanekaragaman seni, dan lainnya," kata peraih Habibie Award (2004) dan Achmad Bakrie Award (2008) itu.
Fakta lain yang selama ini jarang diungkap adalah langkah Prof Habibie mengirimkan siswa-siswi terbaik Indonesia belajar ke luar negeri karena terinspirasi oleh Bung Karno. Di era 1960-an, kata Laksana Tri Handoko, Presiden Sukarno mengirimkan ribuan pelajar untuk melanjutkan studi ke mancanegara. Hanya, banyak dari mereka kemudian tak dapat kembali ke Tanah Air, atau memutuskan tidak kembali karena situasi politik dalam negeri.
Seperti diketahui pasca-Gerakan 30 September 1965, banyak mahasiswa yang melakukan studi di Uni Soviet dan negara-negara di Eropa Timur, serta di China memilih menetap di negara tempat mereka belajar ketimbang kembali ke Tanah Air.
Para mahasiswa yang telah meraih gelar master dan doktor di era kebijakan BJ Habibie pun hingga saat ini banyak yang memilih berdiaspora di mancanegara. Tapi keputusan itu diambil bukan karena alasan politik seperti di masa lalu, melainkan infrastruktur dan fasilitas penelitian di tanah air yang belum mendukung bagi mereka untuk berkiprah.
"Saat ini yang bertahan di tanah air mungkin cuma sekitar 30 persen. Saya pun tadinya diaspora di beberapa negara dan tak mau kembali tapi akhirnya memutuskan kembali ke Tanah Air," kata Laksana Tri Handoko yang menempuh pendidikan sarjana hingga doktoral bidang fisika di Jepang.
(jat/jat)
