.webp)
Akhirnya, kubu mayoritas menang sehingga MK menyerahkan kewenangan kriminalisasi zina dan LGBT ada di tangan DPR-Pemerintah. Atas hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa, mengaku setuju bila adanya aturan tegas bagi pelaku, konsumen hingga mucikari.
"Iya saya setuju kalau di KUHP yang baru nanti secara tegas diatur mulai dari pelaku sampai penikmat dan mucikari jasa prostitusi dihukum semuanya," kata Supriansa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Supriansa mengatakan aturan ini bisa berkiblat pada pola penanganan kasus narkoba. Di mana dalam kasus narkoba penjual, bandar dan pemakai diberikan hukuman.
"Kita bisa berkiblat dengan pola penanganan kasus narkoba yaitu mulai penjual, bandar, dan pemakai kena hukum semuanya," tutur Supriansa.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan penikmat prostitusi.
"Kenapa harus begitu supaya menjadi efek jera bagi pelaku dan penikmat jasa prostitusi," imbuh Supriansa.
Lalu bagaimana nasib RKUHP kini? Pada 2019, DPR sudah mengesahkan di Tahap I. Namun saat hendak masuk Tahap II untuk diundangkan, ribuan mahasiswa turun ke jalan menolaknya. Seribu satu alasan dipakai mahasiswa untuk menolak RKUHP. Padahal, RKUHP itu dibuat oleh para Guru Besar kampus kenamaan di Indonesia. Akhirnya RKUHP itu kini terkatung-katung lagi di DPR.
Terakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan revisi KUHP. Usulan itu merupakan hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada saat gelaran agenda Muktamar Ke-34 NU di Lampung.
Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-34 NU Idris Masudi menilai RKUHP perlu segera disahkan lantaran saat ini sudah banyak perubahan paradigma dan terobosan baru yang perlu diapresiasi. Lantas dia meminta agar legislatif segera menyelesaikan pembahasan RKUHP.
"Mempercepat pembahasan dengan tetap mematuhi prosedur penyusunan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 agar tidak cacat formil," kata Idris Masudi dalam keterangan resminya, Rabu (29/12).
(asp/dwia)
